264 Orang Dilantik Jadi PPS Pilkada Kulon Progo, Ada Mantan Bawaslu dan Lurah

“Motivasi saya adalah ikut membantu,” kata Wagiman.

Selain eks Bawaslu, tampak mantan lurah di antara jajaran PPS Kulon Progo. Dwi Andono pernah jadi lurah Bojong tiga periode pada 2004-2021. Saat ini bertani di sawah.

Ia menceritakan, waktu luang cukup lebar di tengah kegiatan bertani. Maka, Dwi berniat membantu pelaksanaan pemilu di desa.

Dwi mengaku sangat kenal tugas kepanitiaan pemilu di desa. Pasalnya, Dwi sebagai perangkat desa ikut berperan menyiapkan warga dan panitia menyukseskan pemilu sejak 2004.

"Meski bukan petugas. Lurah itu pengarah pemilu mesti berjalan baik," katanya.

Dwi menceritakan, PPS bagian di tingkat pelaksana. Ia mengharapkan, kegiatan pelaksana pemilu kembali harus berjalan lancar di desanya.

Bojong sembilan TPS di pemungutan lalu. PPS akan terlibat dalam menyiapkan KPPS. Selama 16 tahun menjadi lurah, ia sudah memiliki hubungan baik dengan warga. Karenanya, ia yakin tidak sulit membentuk KPPS yang personelnya dari warga sendiri.

Berkaca PPS 2024, rekrutasi KPPS relatif mudah dan banyak yang muda atau baru.

“Karena (mantan) lurah, dengan warga sudah kenal. Seperti pemilihan di 2024, banyak yang muda,” kata Dwi.

Kerja PPS

Pada tahap awal kerja PPS, mereka akan bekerja sama dengan perangkat desa untuk membentuk sekretariat paling lambat tujuh hari.

PPS akan membentuk KPPS dengan tujuh anggota KPPS. Terkait jumlah TPS masih dalam pembahasan karena TPS akan tergantung pada geografi dan kepadatan penduduk, topografi. Lokasi TPS nantinya menentukan efektifitas tingkat kepesertaan ke depan.

Baca juga: KPU DKI Pastikan Kuota Anggota PPS untuk Pilkada 2024 Sudah Terpenuhi

"Kami masih pemetaan, jumlahnya belum bisa fix TPS-nya. Tapi yang jelas lebih sedikit dari jumlah TPS di pemilu kemarin," katanya.

Beban kerja PPS nanti lebih ringan ketimbang pemilu sebelumnya. Pasalnya, hanya satu kotak suara dan satu satu surat suara setiap TPS. Pengalaman pilkada sebelumnya, pemungutan suara akan cepat selesai. Penghitungan juga bisa cepat.

Masa kerja PPS berlangsung sejak hari ini hingga delapan bulan ke depan. Ketua PPS menerima honor Rp 1.500.000 per bulan dan anggota PPS Rp 1.300.000.

Angka itu lebih rendah dari pendapatan panitia pemilihan kecamatan sebesar Rp 2.500.000.