264 Orang Dilantik Jadi PPS Pilkada Kulon Progo, Ada Mantan Bawaslu dan Lurah

KULON PROGO, KOMPAS.com – KPU Kulon Progo melantik 264 anggota PPS. Mereka akan ditugaskan di 88 desa untuk menyukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (26/5/2024).

Nantinya, setiap desa akan memiliki tiga anggota PPS.

“Terdapat 129 anggota adalah perempuan atau 49 persen keterwakilan perempuan,” kata Ketua KPU Kulon Progo, Budi Priyana.

Budi mengungkapkan, mayoritas anggota PPS yang dilantik sudah berpengalaman sebagai penyelenggara pemilu, terutama di Pilkada 2017 dan Pemilu 2024. Rata-rata mereka juga pernah jadi anggota KPPS sebelumnya. 

PPS akan bekerja selama delapan bulan, dari 26 Mei 2024 – 27 Januari 2025. Mereka terus bekerja sampai perhitungan, rekapitulasi di tingkat kecamatan, KPU dan sampai penetapan pasangan calon. Bila ada sengketa, bisa jadi masa kerjanya lebih lama.

Baca juga: Tak seperti Pemilu, Peminat PPK dan PPS di Pilkada Menurun

Mayoritas PPS berpengalaman

Tidak banyak wajah baru di Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Salah satunya adalah eks anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulon Progo untuk periode 2018-2023, Wagiman.

Wagiman sudah sembilan kali terlibat dalam pemilu, baik Pilkada maupun Pilpres.

"Saya tidak lepas, selalu ikut penyelenggara pemilu," kata Wagiman.

Wagiman mengawali jadi ketua PPS di 2004 dan 2006. Kemudian, PPK di 2009 dan 2011, Panwascam pada 2014, KPPS dan PPK hingga anggota Panwascam pada 2017. Lolos Bawaslu 2018-2023.

Tahun ini, Wagiman kembali terjun bahkan di tingkat terbawah kegiatan pemilu. Ia menjadi KPPS para Pemilu Presiden kemarin dan PPS di kalurahan Temon Wetan, saat ini.

Wagiman sejatinya seorang kepala sekolah sembilan tahun, juga pernah sembilan tahun sebagai guru.

Ia mengaku termotivasi kembali andil dalam penyelenggaraan pilkada tahun ini.

KOMPAS.COM/DANI JULIUS Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, melantik 264 anggota panitia pemungutan suara untuk Pemilihan Kepala Daerah 2024. Mereka akan bertugas di 87 kalurahan dan satu kelurahan. Ketua KPU Kulon Progo Budi Priyana di Kulon Progo, Minggu, mengatakan hari ini, jumlah panitia pemungutan suara (PPS) yang dilantik sebanyak 264 anggota yang bertugas di 87 kalurahan, (lurahnya dipilih melalui pemilihan kepala desa) dan satu kelurahan.

Dia tertantang meningkatkan partisipasi masyarakat lewat sosialisasi yang tepat dan efektif hingga tingkat dusun. Selain itu, terpanggil agar tahapan KPU provinsi maupun kabupaten terlaksana dengan baik.

Tugas yang dijalaninya sebagai PPS ke depan mulai dari pendataan pemilih, memastikan terpenuhi baik, pemungutan dan penghitungan suara yang lancar, juga memastikan kotak suara usai pencoblosan tiba di PPK.

“Motivasi saya adalah ikut membantu,” kata Wagiman.

Selain eks Bawaslu, tampak mantan lurah di antara jajaran PPS Kulon Progo. Dwi Andono pernah jadi lurah Bojong tiga periode pada 2004-2021. Saat ini bertani di sawah.

Ia menceritakan, waktu luang cukup lebar di tengah kegiatan bertani. Maka, Dwi berniat membantu pelaksanaan pemilu di desa.

Dwi mengaku sangat kenal tugas kepanitiaan pemilu di desa. Pasalnya, Dwi sebagai perangkat desa ikut berperan menyiapkan warga dan panitia menyukseskan pemilu sejak 2004.

"Meski bukan petugas. Lurah itu pengarah pemilu mesti berjalan baik," katanya.

Dwi menceritakan, PPS bagian di tingkat pelaksana. Ia mengharapkan, kegiatan pelaksana pemilu kembali harus berjalan lancar di desanya.

Bojong sembilan TPS di pemungutan lalu. PPS akan terlibat dalam menyiapkan KPPS. Selama 16 tahun menjadi lurah, ia sudah memiliki hubungan baik dengan warga. Karenanya, ia yakin tidak sulit membentuk KPPS yang personelnya dari warga sendiri.

Berkaca PPS 2024, rekrutasi KPPS relatif mudah dan banyak yang muda atau baru.

“Karena (mantan) lurah, dengan warga sudah kenal. Seperti pemilihan di 2024, banyak yang muda,” kata Dwi.

Kerja PPS

Pada tahap awal kerja PPS, mereka akan bekerja sama dengan perangkat desa untuk membentuk sekretariat paling lambat tujuh hari.

PPS akan membentuk KPPS dengan tujuh anggota KPPS. Terkait jumlah TPS masih dalam pembahasan karena TPS akan tergantung pada geografi dan kepadatan penduduk, topografi. Lokasi TPS nantinya menentukan efektifitas tingkat kepesertaan ke depan.

Baca juga: KPU DKI Pastikan Kuota Anggota PPS untuk Pilkada 2024 Sudah Terpenuhi

"Kami masih pemetaan, jumlahnya belum bisa fix TPS-nya. Tapi yang jelas lebih sedikit dari jumlah TPS di pemilu kemarin," katanya.

Beban kerja PPS nanti lebih ringan ketimbang pemilu sebelumnya. Pasalnya, hanya satu kotak suara dan satu satu surat suara setiap TPS. Pengalaman pilkada sebelumnya, pemungutan suara akan cepat selesai. Penghitungan juga bisa cepat.

Masa kerja PPS berlangsung sejak hari ini hingga delapan bulan ke depan. Ketua PPS menerima honor Rp 1.500.000 per bulan dan anggota PPS Rp 1.300.000.

Angka itu lebih rendah dari pendapatan panitia pemilihan kecamatan sebesar Rp 2.500.000.