Lantik Dua Pj Kepala Daerah, Sultan Singgung Masalah Sampah dan Bandara YIA

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X resmi melantik dua penjabat (Pj) kepala daerah baru. Di antaranya, Pj Bupati Kulon Progo, Srie Nurkyatsiwi dan Pj Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto.

Sultan berpesan kepada kedua Pj agar menyelesaikan permasalahan di masing-masing wilayah.

"Terkait ketugasan penjabat bupati dan wali kota, Srie Nurkyatsiwi dan Sugeng Purwanto menurut hemat saya keduanya akan dapat menunaikannya dengan baik meski berbagai tantangan telah mengemuka," ujar Sultan dalam sambutannya, Rabu (22/5/2024).

Baca juga: Ikut Geladi Bersih Pelantikan, Dua Pejabat Ini Diduga Bakal Isi Kursi Pj Kepala Daerah di DIY

Menurut Sultan, salah satu tantangan yang krusial adalah desentralisasi pengolahan sampah, bagi Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dia menyebut Pj Wali Kota Yogyakarta harus memperkuat visi tata kelola sampah pangan. Hal ini mengingat bisnis pariwisata dan kuliner di Yogyakarta berpotensi menyumbang sampah pangan.

Lanjut Sultan, untuk Pj Bupati Kulon Progo memliki tugas mengoptimalkan peran wilayah sebagai kota bandara melalui smart agriculture, smart toursim, dan ekonomi sirkular.

"Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus cermat memilih dan memilah investor dengan cermat dalam proyek aerotropolis YIA sesuai program pembangunan yang sudah direncanakan Pemda DIY," ucap Sultan.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga diminta agar melanjutkan kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk mengintegrasikan bandara dengan pengembangan infrastruktur pendukung. Sehingga dapat memberikan keuntungan nyata bagi Pemerintah Kulon Progo.

"Selain itu UMKM di Kulon Progo harus diberikan dukungan khusus untuk meningkatkan standar dan keterjangkauan produk mereka, harus memenuhi kualitas memanfaatkan fasilitas di YIA," ucap Sultan.

Sultan menambahkan, ada tugas lain bagi penjabat bupati Kulon Progo dan Penjabat Wali Kota Yogyakarta yakni mensukseskan Pilkada 2024 di masing-masing wilayahnya.

"Pemerintah daerah juga ikut partisipasi pembiayaan khususnya ya untuk pelaksanaan pilkada baik bupati maupun wali kota dan mempertanggungjawabkan itu tadi. Partisipasi masyarakat dan aspek-aspek yang terkait dengan pos lokal kan tetap harus diantisipasi oleh masing-masing kabupaten/kota, saya kira itu penting," pungkas Sultan.