Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Anies: Bernegara Itu Mengikuti Aturan Hukum, Bukan karena Selera

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan turut menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kepala negara boleh kampanye dan memihak di pilpres. 

Anies mengatakan pihaknya ingin menjaga negara sebagai negara hukum. Dalam hal ini, semua yang menjalankan kewenangan merujuk pada aturan hukum bukan pada kesenangan atau selera masing-masing.

"Bernegara itu mengikuti aturan hukum. Jadi kita serahkan kepada aturan hukum. Ini kan bukan selera, saya setuju atau tidak setuju. Aturan hukumnya bagaimana karena kita ingin negara hukum," ujar Anies ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Rabu (24/1/2024).

Baca juga: Ditanya soal Keberpihakan pada Pilpres, Jokowi Tanya Balik Wartawan

Ia pun mempersilakan pakar-pakar hukum tata negara untuk menyampaikan gagasan terkait pernyataan Presiden Jokowi tersebut. 

"Monggo para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan bapak presiden sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak," kata dia.

"Jadi kita rujuk kepada aturan hukum, selanjutnya biar masyarakat yang menilai," imbuh dia.

Menurutnya, para ahli hukum perlu menyampaikan pendapatnya agar masyarakat mengetahui bahwa aturan negara ini tidak berdasarkan kepentingan masing-masing.

"Aturan hukum kita bagaimana sih, kalau tidak nanti kita akan mengatakan itu benar atau salah berdasarkan pandangan subjektif masing-masing. Kalau aturan hukum menyatakan tidak boleh berarti tidak boleh, kalau menyatakan boleh berarti boleh," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapannya saat ditanya keberpihakannya ke pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) tertentu dalam kontestasi Pilpres 2024 ini.

Namun, tanggapan yang diberikan Presiden adalah bertanya balik kepada wartawan.

"Itu yang mau saya tanya, memihak enggak?" ujar Jokowi sambil tertawa saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

Lalu, wartawan juga bertanya apakah Kepala Negara akan berkampanye untuk pasangan capres-cawapres tertentu di pemilu ini.

Presiden Jokowi pun menyatakan boleh saja dia berkampanye asalkan tidak memakai fasilitas negara.

"Ya boleh saja saya kampanye, tapi yang penting tidak gunakan fasilitas negara," tuturnya.