10.261 Penerima Bansos Dinonaktifkan, Sejumlah Lurah di Gunungkidul Diprotes Warga

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah lurah di Gunungkidul, DI Yogyakarta, menerima keluhan terkait pencoretan penerima bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah pusat. Sejumlah warga mengaku masih membutuhkan bansos.

"Menurut catatan, ada bansos beras ada 30 orang yang kecoret pagi ini yang seharusnya menerima," kata Lurah Kampung, Kapanewon Ngawen, Suparna, Rabu (20/9/2023).

Dia mengatakan, ada warga yang datang ke rumahnya menanyakan alasan tidak lagi mendapatkan bantuan. Padahal, dia tergolong kurang mampu.

Suparna menjelaskan kepada warga tersebut bahwa pemberian bantuan kewenangan dari pusat. Pihaknya hanya membantu mendistribusikan.

Baca juga: Lebih dari 10.000 Penerima Bansos di Gunungkidul Dinonaktifkan, Ini Alasannya...

"Terkait kebijakan mendapat atau tidak bukan kewenangan saya, saya bilang. Kecuali dana desa, terkait BNPT, PKH, bukan kebijakan pak lurah," kata dia.

Diakuinya, kadang pemberian bantuan kurang tepat sasaran. Sehingga dengan adanya validasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) belum lama ini diharapkan bisa meminimalisasi gejolak nantinya. Meski demikian, menurut dia, kadang kemiskinan naik turun karena kondisi keluarga.

Hal senada juga dialami Lurah Logandeng, Kapanewon Playen, Suhardi. Dia mengaku didatangi dan dihubungi melalui telepon oleh warganya. Namun demikian, pihaknya belum bisa berbuat banyak karena kebijakan dari pusat terkait bantuan sosial.

Dia berharap ada solusi terkait hal ini, dan bila perlu dilakukan musyarawah kalurahan. Nantinya hasil akan dikirim ke Pemkab, dan dilanjutkan ke pemerintah pusat.

"Kalau ada perbaikan data, pasti akan kami lakukan agar bantuan bagi penerima bisa benar-benar tepat sasaran," kata Suhadi.

Lurah Grogol, Kapanewon Paliyan, Latip Wahyudi, pun mengalami hal sama. Dia juga didatangi warga terkait pencoretan data bansos. Pihaknya bersedia menjadi jembatan bagi warga yang komplain.

Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial DIY terkait hal ini.

"Banyak yang tidak sesuai, karena sebenarnya masih membutuhkan bansos tersebut," kata dia.

Sementera, Lurah Playen, Kapanewon Playen, Surahno mengaku tidak menerima komplain terkait adanya pencoretan bansos.

"Belum ada yang laporan," kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah menonaktifkan bantuan sosial 10.261 warga Gunungkidul, DI Yogyakarta. Beberapa alasan seperti ASN hingga gaji sudah setara upah minimum wilayah Gunungkidul.

Baca juga: Wakil Ketua KPK ke Jambi, Soroti Stunting dan Skandal Bansos Pendulang Suara

"Data terbaru 10.261 jiwa dinonaktifkan secara otomatis dari daftar penerima bansos kementerian sosial, sejak bulan lalu," kata Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Giyanto saat dihubungi wartawan Selasa (19/9/2023).

Dijelaskannya, ribuan data ini dinonaktifkan karena dalam kartu keluarga (KK) terdapat anggota keluarga yang memiliki gaji Upah Minimum Provinsi (UMP), aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri serta Administrasi Hukum Umum (AHU) atau pemilik usaha atau perusahaan. Selain itu, ada yang sudah meninggal dunia dan berstatus ASN, TNI, Polri.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kapanewon se-Gunungkidul jika ada sanggahan atau data tersebut tidak sesuai di lapangan.

"Dinas sudah meminta Lurah melalui panewu untuk melaksanakan verifikasi faktual di lapangan," kata Giyanto.