Mahfud MD Klaim Pemilu 2024 Lebih Damai Dibanding Sebelumnya

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Hukum Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengeklaim, Pemilu 2024 bakal lebih damai jika dibanding Pemilu 2019.

“Menurut saya Pemilu (2024) lebih damai karena tinggal 4 bulan lagi penentuan calon dan tenang tidak ada kekerasan fisik dan politik, dulu (2019) 3 tahun sebelum pemilu bergelombang,” ujar dia saat ditemui di Kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (15/7/2023).

Menurut Mahfud, sebelum Pemilu 2019, tepatnya 3 tahun sebelum Pemilu 2019, terjadi kekerasan politik hingga fisik. Hal ini berbanding terbalik jika dibandingkan dengan saat ini.

Baca juga: Singgung soal Pemimpin Negeri Cawe-cawe di Pemilu 2024, AHY: Demokrasi dalam Bahaya

“Sekarang sudah kurang 4 bulan semuanya berjalan aman dan damai,” ujar dia.

Mahfud mengingatkan masyarakat bahwa tidak ada calon yang sempurna. Semua calon presiden memiliki kekurangan masing-masing. Oleh sebab itu, Pemilu digelar untuk memilih calon yang kekurangannya paling sedikit jika dibanding lainnya.

“Sadarilah bahwa tidak ada calon yang sempurna semua ada kelemahannya. Oleh sebab itu, rakyat memilih dengan menghitung kelemahan calon wakil rakyat,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, dirinya juga menanggapi pernyataan Ketua Bawaslu RI yang mengusulkan agar membuka opsi Pilkada 2024 ditunda.

“Enggak relevan, kalau ada kesulitan lalu pilkada atau pemilu ditunda, enggak akan ada pemilu,” ujar Mahfud ditemui di Gedung DPRD DIY, Kota Yogyakarta, Sabtu (15/7/2023).

Mahfud menambahkan, pembentukan panitia pemilu adalah langkah untuk menghindari ditundanya pemilu. “Justru dibentuk panitia-panitia agar tidak ada penundaan pemilu,” ucap dia.

Baca juga: Bawaslu Usul Pilkada 2024 Ditunda, Mahfud MD: Enggak Relevan

Panitia ad hoc, menurut Mahfud, bersifat spontan. Sedangkan panitia penyelenggara bersifat sepanjang waktu dan panitia penyelenggara ini dapat antisipasi agar tidak terjadi penundaan pemilu.

“Agenda konstitusi tidak boleh mundur,” kata Mahfud.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengusulkan pembahasan opsi penundaan Pilkada 2024 karena beririsan dengan Pemilu 2024 dan adanya risiko masalah keamanan.

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) dengan tema "Potensi dan Situasi Mutakhir Kerawanan Pemilu serta Strategi Nasional Penanggulangannya" di Jakarta, Rabu (12/7/2023).

"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan (Pilkada) 2024 ini. Karena, pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru, tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti," ujar Bagja dikutip situs resmi Bawaslu RI, Kamis (13/7/2023).