Jelang Pelantikan Gubernur DIY, Buruh Beri Rapor Merah pada Sultan HB X, Dianggap Gagal Sejahterakan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Ulang tahun Kota Yogyakarta ke-266 pada tanggal 7 Oktober hampir berbarengan dengan pelantikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tanggal 10 Oktober 2022 nanti.

Kedua momen tersebut mendapatkan kritikan dari Sekjen DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Irsyad Ade Irawan.

Iryad menyampaikan beberapa catatan terkait kedua momentum tersebut.

Baca juga: “Mestinya Pak Ganjar Paham Kalau Buruh Jateng Sangat Miskin

Pertama, terkait dengan pelantikan Gubernur DIY pada 10 Oktober 2022. 

Menurut dia, selama menjabat Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X belum mampu mengangkat kesejahteraan buruh di DIY.

"Dalam pidato penetapan/pengukuhan Gubernur DIY 2017-2022, ia (Sultan) memberi judul: Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Jogja. Buruh di DIY merasa bahwa sepanjang 2017-2022 belum termuliakan martabatnya. Apa sebab? Karena gubernur menetapkan upah yang murah selama 5 tahun tersebut," ucap dia saat dihubungi, Jumat (7/10/2022).

Lanjut Irsyad, defisit ekonomi bagi buruh di DIY sudah terjadi selama 3 sampai dengan 4 tahun belakang. Penyebabnya, menurut Irsyad, pengupahan selalu di bawah survei kebutuhan hidup layak (KHL).

"Sebagai contoh UMK Kota Yogya 2021 adalah sebesar Rp 2.069.530, sedangkan hasil survei menemukan angka hidup layak adalah Rp 3.067.048. Artinya ada defisit ekonomi Rp 997.518," papar Irsyad.

Baca juga: Buruh Purworejo Sesalkan UMK 2022 Hanya Rp 6.000, Minta Kenaikan Layak di UMK 2023

Melihat pengupahan dan pemberantasan kemiskinan seperti itu, dia memberikan rapor merah kepada Gubernur DIY.

"Bahwa tujuan pidato Gubernur 2017-2022 untuk meningkatkan martabat manusia Yogya tidak tercapai," ucap dia.