Harga BBM Naik, Gerakan WNI Menggugat Kirim Surat ke Megawati untuk Jewer Jokowi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan WNI Menggugat mengirim surat kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri dan Iwan Fals sebagai pengarang lagu "Galang Rambu Anarki".

Koordinator gerakan WNI Menggugat Tri Wahyu menyampaikan, dalam surat tersebut pihaknya menuntut kepada Megawati agar menjewer Presiden RI Joko Widodo karena telah menaikkan harga BBM subsidi maupun non subsidi beberapa waktu lalu.

Baca juga: Polda Jateng Tangkap 66 Tersangka Penimbun dan Pengoplos BBM, Negara Rugi Miliaran

"Maksimal pada 12 September membatalkan kenaikan BBM, kalau tidak kami Gerakan WNI Menggugat menyerukan kepada rakyat Indonesia di mana pun berada untuk menghukum PDI P dalam pemilu 2024," kata Wahyu saat ditemui di Kantor Pos Besar Yogyakarta, Senin (5/9/2022).

Saat dsinggung mengapa surat dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP yakni Megawati Soekarno Putri, Wahyu mengungkapkan, ia bersama rekan-rekannya sudah sering menyurati Jokowi pada isu-isu lainnya. Namun tidak mendapatkan respon.

"Kami khawatir bahwa Jokowi bebal. Lalu kami mencari orang yang ditakuti di republik ini dan ketemu Megawati, karena dalam berbagai kesempatan Megawati menyampaikan bahwa Jokowi adalah petugas partai," ujar dia.

Baca juga: Protes BBM Naik, Puluhan Awak Bus Tegal-Pemalang Mogok Massal di Pantura

Ia berharap dengan menyurati Megawati mendapatkan respon dan Jokowi diingatkan kembali untuk membatalkan kenaikan harga BBM.

Wahyu menambahkan, tak hanya Megawati, pihaknya juga menyurati Iwan Fals. Sebab, pada tahun 2014 lalu Jokowi sempat mendatangi kediaman Iwan Fals,dan pada saat itu Jokowi ditanya oleh awak media lagu apa yang disukai dan dijawab lagu berjudul "Galang Rambu Anarki".

"Liriknya adalah situasi BBM melambung tinggi, susu tak terbeli ini pertanyaan kita, Pak Presiden tahu liriknya enggak?" katanya.

Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan, kenaikan harga BBM bukanlah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan anggaran negara.

Pasalnya saat ini gaji Presiden, Wakil Presiden, para menteri, hingga Direksi Pertamina dan Komisaris Pertamina tidak dipotong.

"Gaji Komisaris Pertamina yang Rp 2,7 miliar per bulan belum dipotong, apakah gaji Direksi Pertamina yang Rp 3 miliar per bulan yang setara dengan 1.392 buruh Yogyakarta belum diotong. jadi kita gugat presiden yang mengatakan ini pilihan terakhir," katanya.

Menurut dia, kenaikan harga BBM membuat multiplier effect, sebab naiknya harga BBM pasti diikuti dengan kenaikan harga sembako dan harga kebutuhan lainnya.