Raker KPK di Hotel Mewah Yogyakarta Disorot, Dianggap Pemborosan Anggaran

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat kerja (raker) di sebuah hotel mewah di Yogyakarta.

Raker tersebut diadakan pada 27-29 Oktober 2021.

Penyelenggaraan raker KPK di hotel berbintang itu mendapat kritikan dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menganggap hal tersebut sebagai pemborosan anggaran.

"ICW tentu tidak lagi kaget mendengar kabar pimpinan KPK beserta pejabat struktural lainnya mengadakan rapat di hotel mewah Yogyakarta," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/10/2021).

"Praktik pemborosan anggaran seperti itu memang sudah terlihat sejak Firli Bahuri cs menjabat sebagai pimpinan KPK," imbuhnya.

Baca juga: Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Jelaskan Alasan Raker Digelar di Hotel Mewah Yogyakarta

Masih dalam batas plafon anggaran

KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMA Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron dan Alexander Marwata saat menemui wartawan di lokasi rapat kerja Hotel Sheraton Yogyakarta, Jumat (28/10/2021).

Atas adanya kritikan, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa KPK transparan dalam penggunaan anggaran.

"Teman-teman bisa menanyakan pada pihak hotel berapa sih KPK membayar untuk melaksanakan kegiatan di hotel ini. Kita transparan, terbuka dan semuanya dipertanggungjawabkan," ujarnya di Yogyakarta, Kamis (28/10/2021).

Saat ditanya soal nominal penyelenggaraan raker, ia mengaku tidak mengetahui.

Baca juga: Rapat Kerja di Hotel Bintang 5, Wakil Ketua KPK: Tarifnya Bintang 3, Kenapa Tidak?

Hanya saja, Alexander menyebutkan bahwa nominalnya masih dalam batas-batas plafon anggaran yang disusun.

"Saya enggak tahu, Sekjen-lah yang tahu. Itu semuanya masih dalam batas-batas plafon anggaran yang kami susun, pasti itu. Kita tidak mungkin menyelenggarakan suatu kegiatan yang tidak tersedia anggaranya atau melebihi dari plafon anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianta Harefa menuturkan, anggaran untuk menggelar raker di Yogyakarta masih sesuai dengan standar biaya umum (SBU).

"Masih sesuai dengan SBU, SBU-nya di Yogyakarta itu satu orang Rp 700.000 hingga Rp 1 juta. Paket meeting ya, SBU-nya di Yogyakarta itu segitu. Kita ikutin itu," bebernya, Jumat (29/10/2021).

Baca juga: Raker KPK di Yogyakarta Tuai Kritik, Firli: Organisasi Kita Harus Satu Komitmen

Agenda raker KPK di Yogyakarta

KOMPAS.COM/WISANG SETO PANGARIBOWO Pimpinan KPK Firli Bahuri (helm hitam kuning) saat bersepeda di Ngemplak Sleman, DIY, Jumat (29/10/2021)

Alexander Marwata menjelaskan, raker pada periode ini berbeda dengan sebelumnya.

"Dulu itu periode sebelumnya bukan seluruh organisasi. Setiap satuan kerja biro, direktorat ngadain sendiri-sendiri. Jadi bukan seolah-olah hal yang baru," terangnya.

Sedangkan, pada periode ini, raker diikuti seluruh satuan kerja.

Baca juga: Soal Raker di Hotel Bintang 5, Sekjen KPK: Sesuai BSU, Satu Orang Rp 700.000 hingga Rp 1 Juta

Menurutnya, cara ini bisa lebih menghemat anggaran KPK.

"Kalau dilihat biayanya secara keseluruhan pasti lebih hemat," sebutnya.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan, raker KPK di Yogyakarta ini membahas tiga agenda.

Yang pertama adalah rapat tinjauan kinerja (RPK) yang merupakan agenda rutin tahunan.

Kemudian evaluasi terhadap proses status alih pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Baca juga: Bersepeda Bersama Jadi Acara Penutup Raker KPK di Sleman

Agenda terakhir yakni penyusunan struktur baru setelah status pegawai KPK menjadi ASN.

Pada Jumat pagi, para peserta raker mengadakan gowes bareng.

Kegiatan tersebut dimulai dari Markas Kepolisian Sektor Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; dan finis di Warung Kopi Klotok, Pakem, Sleman.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Kontributor Yogyakarta, Wisang Seto Pangaribowo; Kontributor Yogyakarta, Wijaya Kusuma | Editor: Dony Aprian, Khairina)