Diusulkan Jadi Pj Gubernur Jateng Pengganti Ganjar Pranowo, Kepala BKKBN: Kita Prajurit, Jalankan Perintah Semampunya

KULON PROGO, KOMPAS.com – Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Hasto Wardoyo mengaku siap apapun tugas diberikan, termasuk menggantikan Ganjar Pranowo yang habis masa jabatan sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 5 September 2023 mendatang.

Ia mengumpamakan seorang prajurit yang siap bertugas di mana pun, terutama melayani masyarakat.

“Kita ini di satu sisi prajurit, juga aparat dan sisi lain pelayanan. Maka, perintah atasan semampu kita melaksanakan sebaiknya,” kata Hasto Wardoyo, Selasa (8/8/2023).

Baca juga: Resmikan BRT Koridor Terakhir di Wonogiri, Gubernur Ganjar Pamitan: 5 September Kami Pensiun

Kepala BKKBN RI Hasto tengah berada di Kepatihan DIY saat dihubungi via telepon. “Saya kira (harus siap pada) setiap ada perintah sesuai dengan arahan atasan,” kata Hasto kemudian.

DPDR Jawa Tengah telah mengusulkan tiga nama mengganti Ganjar Pranowo. Selain nama Hasto Wardoyo, DPRD mengusulkan nama Sekda Jateng Sumarno dan Kepala Badan Diklat Kejagung RI, Tony Tribagus Spontana.

Ketiga nama diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk diteruskan pada Presiden Joko Widodo.

Hasto mengakui, tidak ada komunikasi intens juga serius dari berbagai pihak terkait rencana kandidat Pj Gubernur Jateng dari mana pun.

Hanya DPRD Jateng saja yang pernah meminta curriculum vitae dirinya. Dari situ diketahui ada rencana dewan mencari kandidat calon Pj Gubernur Jateng.

“Komunikasi baru terkait CV yang diminta oleh DPRD. Mungkin dalam rangka untuk mencari kandidat,” kata Hasto.

Baca juga: Tiga Nama Calon Pj Gubernur Jateng Pengganti Ganjar Diusulkan ke Kemendagri, Ada Kepala BKKBN

Karena itu Hasto menyerahkan semua keputusan pada pemimpin negara, dalam hal ini Jokowi. Keputusan Presiden tentu dijalankan siapapun, termasuk dirinya.

Pemimpin di daerah nanti, termasuk di Jawa Tengah, menurutnya mesti bekerja melayani masyarakat dan memberi perhatian serius pada mereka yang paling lemah.

Dengan memprioritaskan pada perbaikan yang lemah itu maka banyak persoalan bisa diatasi. Kelemahan itu banyak terjadi pada infrastruktur, pendidikan hingga soal kemiskinan.

“Sebagaimana penanganan stunting, ujung-ujungnya yang lemah disentuh maka stunting runtuh. Program lain pun intinya harus menyentuh yang lemah. Jangan meninggalkan yang lemah. Lemah itu ada di infrastruktur, pendidikan kemiskinan. Itu menjadi prioritas,” kata Hasto.

Peningkatan kualitas SDM juga perlu terus didorong. Pasalnya, banyak program pembangunan berupa fisik berlangsung masif namun kerap meninggalkan persoalan kualitas SDM.

“Peningkatan kualitas SDM ini juga super penting. Dalam rangka bonus demografi, kita harus meloncat dalam hal peningkatan kualitas SDM,” kata Hasto.

Baca juga: Caleg PSI Pro Ganjar Mundur Gara-gara Partainya Main Mata dengan Prabowo