Ombudsman DIY Sebut "Mindset" Masyarakat soal Favoritisme Sekolah Jadi Persoalan Mendasar PPDB Zonasi

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut pola pikir masyarakat soal favoritisme sekolah masih belum berubah meski sistem penerimaan peserta didik baru telah berganti. 

Kepala ORI Perwakilan DIY, Budhi Masturi mengatakan, pola pikir soal favoritisme tersebut membuat karut marut pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 sistem zonasi.

"Bukan semata karena aspek teknikalitas, tetapi lebih pada mindset masyarakat yang belum berubah," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (10/07/2023).

Baca juga: Pendaftaran PPDB Ditutup Malam Ini, Pj Gubernur Banten: Banyak Titipan agar Anak Lolos

Dia mengatakan banyak orangtua yang melakukan segala cara agar anaknya diterima di sekolah yang dianggap favorit. Termasuk cara-cara yang tidak tepat. 

"Orangtua melakukan berbagai cara. Termasuk cara-cara yang tidak patut seperti numpang KK (Kartu Keluarga), perjokian wali, manipulasi data kemiskinan, dan lain-lain. Karena mereka ingin anaknya sekolah di sekolah yang mereka anggap favorit," urainya.

Padahal menurutnya, sekolah favorit tidak selalu identik dengan kualitas mutu akademik. 

"Padahal sekolah yang difavoritkan tidak selalu identik dengan kualitas mutu akademik keluarannya. Sebuah skolah difavoritkan anak-anak bisa jadi karena tim basketnya keren, pensinya keren dan lain-lain," imbuhnya.

Selain itu, Kementerian Pendidikan maupun Pemda tidak pernah melakukan kampanye untuk mengubah pola pikir masyarakat tersebut. Padahal favoritisme sekolah menjadi masalah paling mendasar dari karut marutnya PPDB Sistem Zonasi selama ini.

Meski begitu, Budhi menilai sistem zonasi mulai memperlihatkan hasil. Persebaran siswa pintar mulai merata di berbagai sekolah.

"Juara lomba penelitian, karya ilmiah, yang sebelum PPDB zonasi dipegang sekolah itu-itu saja. Sekarang sudah bergeser ke sekolah lain yang selama ini tidak diperhitungkan. Sayangnya, mindset orangtua yang belum berubah," tandasnya.

Kemendikbud maupun Pemda, lanjut Budhi, perlu merancang sebuah program kampanye dan propaganda untuk mengubah pola pikir tentang sistem zonasi.

"Untuk keadilan akses dan pemerataan mutu siswa, dan tentu saja juga harus diimbangi dengan upaya pemerataan sarpras (sarana prasarana_ sekolah dan sebaran guru berkualitas," tegasnya.