Sultan Ungkap Penyebab Harga Tanah di DIY Mahal: Orang Jakarta kalau Beli Tanah Tidak Menawar

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Harga tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) semakin mahal. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai kenaikan harga tanah tersebut karena orang luar DIY membeli tanah tanpa menawar.

"Lha gimana, wong teman-teman Jakarta kalau beli tanah ora ngenyang e (teman-teman Jakarta, kalau beli tanah tidak menawar). Ya harga makin tinggi. Orang Jogja-nya enggak punya rumah," ujar Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan Kota Yogyakarta, Kamis (6/3/2023).

Sultan mengungkapkan, setiap tahun lahan seluas 200 hektar di DIY beralih fungsi menjadi permukiman atau fasilitas publik.

Baca juga: Rumah di Yogyakarta Mahal, Sultan Wacanakan Pemukiman Murah Pakai Tanah Sultan Ground

"Kita lama-lama mepet laut selatan sama mepet Merapi," ujar dia.

Bagi masyarakat yang lahannya terdampak tol atau dibebaskan untuk fasilitas umum lainnya, Sultan berharap dapat mengatur pengeluaran sesuai dengan kebutuhannya.

"Punya duit banyak karena tidak pernah lihat habis dikonsumsi. Dalam arti hanya beli mobil enggak bisa di-maintenance untuk hidup lebih baik sejahtera," jelas dia.

Soal adanya masyarakat DIY yang sama sekali tak memiliki rumah, Sultan menyebut bahwa orang Yogyakarta guyub rukun. Sehingga, jika terdapat tiga kepala keluarga dalam satu rumah maka tidak jadi masalah.

"Lho sebetulnya gini masyarakat kita ini guyub. Dalam arti, biarpun itu rumah waris kalau punya anak, tiga kepala keluarga di situ semua kan juga bisa," jelas dia.

Selama ini, menurut dia, di Yogyakarta tidak ada temuan dalam satu keluarga kakak adik saling usir untuk menempati rumah warisan.

"Masyarakat kita ini enggak pernah punya kakak beradik, ini hak ku, adik saya keluar. Kan enggak gitu," ungkap dia.

Lanjut Sultan, beberapa kali bencana yang terjadi di DIY juga berpengaruh pada hunian masyarakat. Misalnya saat gempa pada tahun 2006, pemerintah pusat memberikan bantuan berupa pembangunan rumah bagi masyarakat.

"Pemerintah pusat kan tanya ke saya yang mau dibantu rumah berapa? Misalnya 50 rumah, tapi sebenarnya ada satu rumah tiga kepala keluarga, akhirnya dihitung satu. Satu (rumah) ya enggak apa-apa. Pemerintah pusat yang memberi ruang," pungkasnya.