Sosiolog UGM Sebut Gaya Hidup Mewah Pejabat Pajak Ibarat Fenomena Gunung Es

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Gaya hidup mewah di lingkungan Ditjen Pajak menjadi menjadi sorotan publik. Hal ini setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio.

Mario Dandy merupakan putra pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang seringkali memamerkan gaya hidup mewah di media sosial.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Andreas Budi Widyanta menilai gaya hidup mewah yang ditunjukkan salah satu pejabat Ditjen Pajak ibarat fenomena gunung es.

Baca juga: Menilik Rumah Mewah Pegawai Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo di Kota Yogyakarta

"Ini seperti fenomena gunung es, yang kelihatan baru puncaknya saja. Sementara di bawah lautan jumlahnya banyak dan belum teridentifikasi. Inilah yang menyebabkan kenapa ketimpangan ekonomi bangsa menganga lebar," ujar Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Andreas Budi Widyanta dalam keterangan tertulis Humas UGM, Senin (27/02/2023).

Andreas Budi mengatakan di era saat ini gaya hidup yang memposisikan aspek-aspek materialisme sebagai penanda seseorang memiliki gaya hidup lebih dari yang lain kian terlihat jelas.

Tidak sedikit yang akhirnya masuk ke dalam perangkap besar liberalisasi ekonomi, konsumerisme, dan gaya hidup elite. Gaya hidup seperti itu membawa dampak berat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Jadi tidak pernah punya kepekaan. Ada begitu banyak orang yang sumber keuangan negara akan dihabiskan dengan perlombaan gaya hidup seperti itu. Apalagi itu pejabat publik, seharusnya lebih bersahaja," ungkapnya.

Dosen Departemen Sosiologi Fisipol UGM ini menyebutkan praktik gaya hidup yang kompetitif dan berlomba mengejar kelas elite yang diglorifikasi tanpa disadari telah mengkhianati kehidupan bersama sebagai sesama warga negara.

"Ini menjadi bentuk pengkhianatan solidaritas hidup bersama sebagai bangsa-negara," tandasnya.

Menurutnya, pemerintah saat ini perlu melakukan pembenahan melalui revolusi mental para pejabat publik, terutama yang terkait dengan keuangan. Selain itu juga didukung transparansi yang kuat terhadap pengelolaan keuangan negara .

"Ada kemerosotan moral pejabat publik kita sehingga perlu segera dilakukan tindakan revolusi mental," pungkasnya.