Demo 11 April di Yogyakarta Diwarnai Perbedaan Pendapat Antar Peserta Aksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok Cipayung Plus melakukan aksi demonstrasi di Titik Nol Kilometer Yogyakarta pada Senin (11/4/2022). Dalam aksi ini sempat terjadi dualisme komando dalam demonstrasi kali ini.

Pantauan Kompas.com. massa yang berada di sisi utara Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta menghendaki agar jalan ditutup untuk sementara, sedangkan orator yang berada di tengah menggunakan mobil meminta agar demonstrasi berjalan satu komando.

Massa di sisi utara juga sempat terjadi dorong mendorong dengan kepolisian yang berjaga. Bahkan salah satu aksi massa sempat mengadang beberapa kali laju kendaraan baik itu roda empat maupun roda dua.

Baca juga: DPR Terima Aspirasi Mahasiswa dalam Demo 11 April, Akan Teruskan ke Pemerintah

Kelompok Cipayung plus terdiri dari berbagai organisasi Mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), GMNI, KAMMI, IMM, PII, dan KMHTI.

Salah satu perwakilan kelompok, Ketua Umum HMI Yogyakarta Anas Kurniawan berkata, aksi ini dilakukan untuk merespons beberapa isu seperti perpanjangan masa jabatan presiden.

"Aksi ini ya pada fenomenanya kita sebagai respons terhadap isu perpanjangan masa jabatan presiden yang, itu pada intinya mengkhianati reformasi dan undang-undang," katanya.

Lanjut dia, wacana perpanjangan masa jabatan presiden juga merupakan kemunduran karena sebelum reformasi, selama 33 tahun justru membuat Indonesia sebagai tirani.

"Kita tidak mau Indonesia jadi tirani saat era modern seperti ini," imbuhnya.

Ia menambahkan, pemicu lain dari aksi ini adalah dinaikkan PPN sebanyak 11 persen. Karena dengan dinaikkannya PPN sebesar 11 maka membebani masyarakat.

Baca juga: Demo di Bangkalan Ricuh, Sejumlah Mahasiswa Luka Terkena Pukulan Polisi

"Pajak yang dibebankan kepada konsumen terakhir. Kita-kita akan kena kalau misal beli paket data beli apa kaya gitu kan akan dibebani kepada kita," katanya.

Isu selanjutnya yang menjadi perhatian massa aksi ini adalah perpindahan ibu kota. Menurut mereka, saat ini kondisi ekonomi Indonesia sedang terpuruk.

"Kalau kita lihat ekonomi terpuruk tidak seharusnya wacana pemindahan IKN yang biaya sangat mahal itu tidak seharusnya dilakukan. Itu kontra dengan ekonomi yang sedang terpuruk," kata dia.

Jika tuntutan mereka tidak dikabulkan oleh pemerintah, pihaknya akan menempuh jalur audiensi dengan DPRD dan melakukan gerakan serupa.

"Kita melakukan jalur atas juga audiensi DPRD, bisa jadi akan ada gerakan susulan," kata dia.

Baca juga: Ade Armando Masih dalam Perawatan usai Babak Belur Dikeroyok Massa Saat Demo di DPR Ricuh

Sementara itu, Koordinator Umum aksi Mario Erlanda berujar meskipun presiden telah mengatakan tidak akan menunda pemilu. Namun, tidak ada jaminan akan hal itu.

"Tidak ada jaminan pemilu akan dilaksanakan, karena itu kami mengawal jangan sampai ditunda. Karena tidak ada jaminan di sini," kata dia.

Terkait aksi tadi yang sempat diwarnai ketegangan dan sempat berbeda pendapat antara peserta aksi untuk membuat lingkaran besar dan kecil. Menurutnya adalah hal yang kecil.

"Biasa itu dinamika dalam pergerakan saja," katanya.