Muhammadiyah Desak Pemerintah Bertanggung Jawab atas Peretasan PDN

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Muhammadiyah soroti kasus serangan peretas di Pusat Data Nasional (PDN) yang membuat gangguan terhadap sejumlah layanan.

Selain membuat gangguan, peretasan PDN juga membuat data milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di PDN terkunci dan tersandera oleh peretas.

Muhammadiyah sebagai organisasi besar turut menjadi korban atas permasalahan tersebut.

Muhammadiyah memiliki ribuan lembaga pendidikan, mulai tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi, dan juga memiliki ribuan dosen dan guru besar yang datanya berada di PDN.

Baca juga: Menkominfo dan BSSN Beda Suara soal Pengungkapan Peretas PDN

Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ismail Fahmi mengatakan, Muhammadiyah prihatin dan sangat menyesali adanya kebocoran data ini.

“Serangan yang terjadi di Pusat Data Nasional ini bukan hanya sekadar insiden biasa, tetapi sudah mengakibatkan jatuhnya sistem digital atau sistem siber Indonesia,” jelas Ismail pada keterangan tertulis Jumat (28/6/2024).

Ditambah lagi, Pemerintah sejauh ini belum memiliki backup data dari beberapa Kementerian/Lembaga yang tersandera, dan masih berupaya untuk melakukan perbaikan.

Ismail menilai adanya kesalahan atau kekurangan dalam hal perencanaan Pemerintah dalam membentuk PDN.

“Semua orang diminta datanya di PDN, tetapi Pemerintah tidak memiliki backup data untuk itu, mengapa diperencanaannya tidak memikirkan sistem backup, dan manajemen resiko yang akan terjadi,” jelas Ismail.

Muhammadiyah berharap Pemerintah dapat bertanggung jawab atas persoalan ini serta mengambil langkah-langkah pemulihan segera.

“Pemerintah dalam mengatasi masalah PDN ini harus berkomunikasi dengan jujur dan terbuka kepada masyarakat. Serta berharap Pemerintah dengan segera menyusun kembali sistem siber yang lebih komprehensif dengan melibatkan expert dari berbagai pihak yang transparan,” tutup Ismail.

Baca juga: Banyak Instansi Tak Backup Data yang Tersimpan di PDN, Menkominfo: Keterbatasan Anggaran

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan kronologi serangan siber terhadap sistem Pusat Data Nasional (PDN) yang mengakibatkan layanan publik lumpuh selama berjam-jam.

Budi menjelaskan, PDN sementara yang mengalami serangan berbasis di Surabaya, Jawa Timur. PDN sementara yang diserang merupakan milik PT Telkom.

"Identifikasi gangguan. Pertama, terjadi gangguan pada PDNS 2 di Surabaya berupa serangan siber dalam bentuk ransomware bernama Brain Cipher Ransomware," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Kamis (27/6/2024).

Budi memaparkan, pascapenemuan ransomware, ditemukan upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender mulai tanggal 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB, yang memungkinkan aktivitas malicious (berbahaya) beroperasi.