Penjelasan Bawaslu soal Oknum Sekdes Boyolali Diduga Lakukan Intimidasi Politik

KOMPAS.com - Kasus video oknum sekretaris desa (sekdes) di Kecamatan Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah, diduga melakukan intimidasi politik terus diselidiki Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boyolali.

Menurut Ketua Bawaslu Boyolali Widodo dihubungi Kompas.com, Minggu (10/12/2023) malam, pihaknya telah menerjunkan tim ke lapangan untuk memastikan informasi tersebut.

Dalam video yang beredar, oknum sekdes meminta warga untuk tetap tegak lurus. Bawaslu akan meminta keterangan dari yang bersangkutan soal ungkapan tegak lurus itu.

Baca juga: Bawaslu Telusuri Video Viral Oknum Sekdes di Boyolali Minta Warga Tegak Lurus

"Kami sudah turunkan tim hari ini ke Nogosari. Yang pertama tentu kami untuk melakukan penelusuran adalah video itu. Yang di video itu sebenarnya kalau kami dengarkan dengan seksama itu tidak merujuk pada peserta pemilu tertentu. Itu hanya menyampaikan tegak lurus saja gitu," jelas dia.

Baca juga: Tabrak Pembatas, Pembalap Asal Jakarta Meninggal Saat Latihan di Sirkuit Boyolali

"Tegak lurus itu yang bisa memaknai adalah yang mengatakan yang dimaksud apa. Kecuali dia merujuk tegak lurus ke A, ke B, ke C. Bahan baku kami untuk penelusuran hanya video itu," tambahnya.

Sementara itu, Bawaslu juga tak menutup kemungkinan akan meminta keterangan dari warga yang ada di video itu saat peristiwa itu terjadi.

Hal itu dilakukan untuk mengungkap pasti motivasi dan arah dari ungkapan oknum sekdes.

Soal dugaan intimidasi

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam video itu terekam seorang sekdes meminta warga yang hadir dalam pertemuan untuk "tegak lurus".

Namun tidak dijelaskan tegak lurus yang dimaksudkan itu kepada siapa.

Lalu dalam rekaman video itu, oknum sekdes juga mengancam mencabut bantuan PKH yang telah warga terima selama ini jika tidak tegak lurus.

"Sudah kami telusuri. Jadi yang menjadi yuridis kami terkait pelanggaran undang-undang pemilu maupun undang-undang lainnya yang kaitannya tentang netralitas. Bahwa kemudian misalnya diasumsikan ada intimidasi atau apapun tentu bukan menjadi kewenangan kami," kata Widodo dihubungi Kompas.com, Minggu (10/12/2023) malam.

(Penulis: Labib Zamani | Editor: Gloria Setyvani Putri)