Sindir Nasdem, Hasto Sebut Dukungan Pencapresan Anies Kontradiktif

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tidak mencampuri kedaulatan partai lain terkait pencalonan presiden untuk Pemilu 2024 mendatang. Namun, dia menilai ada kontradiksi dukungan terhadap Anies Baswedan oleh salah partai politik pengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Diketahui Partai Nasdem sebagai anggota koalisi pemerintah telah secara resmi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presidne (capres). Hasto menyebut salah satu etika yang mengikat partai pendukung adalah mendukung kebijakan Presiden Jokowi. 

"Prinsipnya PDI Perjuangan kan tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain, mau mencalonkan siapa. Hanya saja untuk parpol pengusung Pak Jokowi, itu kan terikat suatu etika politik di dalam mendorong keberhasilan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin dan dukungan itu diberikan selama lima tahun," ujar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Fisipol UGM, Senin (10/10/2022).

Baca juga: Hasto Sebut Nasdem Punya Tanggung Jawab Jelaskan soal Banjir Jakarta Usai Usung Anies Jadi Bakal Capres

Hasto menyampaikan saat ini Presiden Jokowi menempatkan skala prioritas dalam mengatasi berbagai persoalan perekonomian akibat dampak pandemi dan perang Rusia-Ukraina. Sehingga seluruh partai politik pengusung juga harus memiliki komitmen yang sama untuk menempatkan skala prioritas pada persoalan tersebut.

Selain itu, prioritas lainnya adalah pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Dia menilai jangan sampai partai pendukung Jokowi mengusung sosok yang memiliki kebijakan berbeda. 

"Jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan yang berbeda dari calon yang diusung oleh partai politik pengusung Pak Jokowi maka ini akan kontradiktif," tegasnya.

Hasto mencontohkan adanya perbedaan kebijakan Presiden Jokowi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Contohnya saya mendengar berkali-kali, Pak Anies tetap mencoba untuk mempertahankan Ibu Kota tetap berada di Jakarta. Sementara Pak Jokowi menginginkan adanya suatu kesinambungan kepemimpinan agar visi Indonesia sebagai poros maritim itu juga dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ini lah yang harus kita hindari," tandasnya.

Namun sekali lagi, Hasto Kristiyanto menegaskan PDI-P tidak campur tangan terhadap kedaulatan partai politik lain.

"Sekali lagi, PDI Perjuangan tidak campur tangan kedaulatan partai politik lain. Hanya skala prioritas bagi PDI Perjuangan adalah mendorong prestasi setinggi-tingginya untuk rakyat, untuk kemajuan bangsa dari Pak Jokowi dan KH Ma'ruf Amin. Karena untuk pilpres ada tahapan-tahapan sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPU," ucapnya.

Menurutnya, skala prioritas bagi PDI-P saat ini mendukung kerja-kerja Presiden Jokowi sampai masa akhir jabatan.

"Pemerintahan Pak Jokowi ini kan masih Oktober 2024 masih panjang untuk mencetak prestasi. Itu yang harus kita lakukan sebagai skala prioritas utama," pungkasnya.