Tolak Tapera, Buruh di Yogyakarta: Tabungan Penderitaan Rakyat

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah buruh mendatangi kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kedatangan buruh kali ini untuk menyampaikan aspirasinya yakni menolak Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

"Hari ini adalah aksi dan audiensi dengan dua isu yang utama. Pertama adalah soal tabungan penderitaan rakyat," ujar Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY Irsyad Ade Irawan, Kamis (6/6/2024).

Baca juga: Apindo Jabar: Tapera Beratkan Pelaku Usaha Maupun Pekerja

Ia menggunakan istilah penderitaan rakyat karena program Tapera dinilai tidak akan berguna bagi buruh. Walaupun, setiap bulan buruh membayar iuran Tapera tetapi tidak ada jaminan pasti buruh mendapatkan rumah.

"Kita mengiur (bayar iuran) sudah pasti dipotong setiap bulan tapi jaminan untuk mendapatkan rumah itu tidak pasti," beber dia.

"Jadi hanya menambah potongan tiap bulan sehingga itu kemudian akan menurunkan daya beli dari buruh itu sendiri," imbuh Irsyad.

Menurutnya, dalam menjalankan program Tapera seharusnya pemerintah membangun rumah bagi buruh terlebih dahulu.

Setelah rumah terbangun, buruh mendapatkan fasilitas uang muka dengan DP 0 persen dan mencicil rumah maksimal 30 persen dari UMP atau UMK yang berlaku.

"Itu kemudian kalau program perumahannya yang seperti itu kami yang setuju. Bukan dipotong-dipotong nggak jelas rumahnya dan rentan dikorupsi," ujar dia.

Lalu isu kedua yang disampaikan buruh yaitu menolak revisi Jaminan Hari Tua (JHT). Menurut dia dalam revisi UU PPSK disebutkan bahwa JHT terdapat dua akun yaitu akun utama dan akun tambahan.

"Nah yang bisa dicairkan cuma di akun tambahan. Sementara kan kalau misalnya buruh itu terPHK atau kehilangan pekerjaan maka dia harus mendapatkan uang cash yang cukup banyak. Satu untuk bertahan hidup dan yang kedua untuk misalnya memulai jenis usaha baru atau wiraswasta," kata dia.