Ketum PP Muhammadiyah Sampaikan Dua Agenda Penting Usai Pemilu

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah mengumumkan hasil Pemilu 2024 dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat nasional di Kantor KPU pada Rabu (20/03/2024).

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan ada dua agenda penting pasca-Pemilu 2024.

Haedar Nashir mengatakan agenda pertama adalah agar semua pihak, termasuk kontestan di Pemilu 2024 kembali bersatu.

Baca juga: Soal Hasil Pemilu 2024, Ini Kata Ketua Umum PP Muhammadiyah

"Harus menjadi komitmen semua pihak, termasuk para kontestan dan kekuatan parpol untuk menyatukan kembali. Justru perbedaan politik harus menjadi pematangan berdemokrasi dan jiwa demokrasi bangsa kita," ujarnya di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Kamis (21/03/2024).

Haedar menyampaikan agenda penting kedua yakni bagi yang terpilih baik legislatif maupun pilpres adalah para pemegang mandat itu menjalankan konstitusi. Dalam hal ini membawa Indonesia menjadi negara yang betul-betul merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

"Jadi kemenangan itu sebenarnya bukan kegembiraan tapi justru kewajiban tanggungjawab dan beban yang berat sehingga harus mulai berpikir ekstra serius dengan jiwa kenegarawanan tertinggi," tegasnya.

Dia berharap para pemegang mandat baik eksekutif maupun legislatif dapat menjadi pemimpin bangsa yang berjiwa negarawan. Meletakan kepentingan bangsa di atas segalanya.

"Jadi harapan saya betul-betul tolong para pemegang mandat itu baik eksekutif maupun legislatif, tampil lah menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang jiwa negarawan, yang meletakkan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan diri sendiri, kroni, golongan sendiri," ucapnya.

Haedar mengungkapkan biasanya dalam perjalanan akan muncul godaan-godaan dari kekuasaan. Maka, perjalanan lima tahun ke depan menjadi ujian jiwa kenegarawanan bagi mereka yang terpilih dalam Pemilu 2024.

"Godaan kekuasan, itu biasanya dalam perjalanan, gimana kepentingan diri, kroni, golongan sendiri jauh lebih kuat ketimbang kepentingan bangsa negara. Maka 5 tahun ke depan adalah proses perjalanan ujian kenegarawanan bagi mereka yang terpilih baik di presiden, wakil presiden maupun lembaga legislatif," pungkasnya.