Sudirman Said Minta Presiden Ambil Cuti jika Ingin Kampanye

KOMPAS.com - Eksekutif Kapten Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), Sudirman Said, mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa presiden boleh berkampanye selama periode pemilu.

"Mudah-mudahan itu bukan pernyataan Pak Jokowi ya, karena jika itu muncul dari seorang kepala negara, ya kita dalam keadaan bencana," kata Sudirman saat menghadiri Ikrar Gerakan Rakyat untuk Perubahan dan Konsolidasi Pemenangan Amin Kabupaten Boyolali, Rabu (24/1/2024), dikutip dari TribunSolo.com.

Menurutnya, presiden harus melindungi dan mengayomi semua pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) pada Pilpres 2024.

"Bagaimana mungkin seorang kepala negara mengatakan presiden boleh, menteri boleh (berkampanye)," ujar Sudirman.

Jika mau adil, Sudirman melanjutkan, presiden atau menteri seharusnya cuti atau berhenti dari tugasnya terlebih dahulu untuk kemudian ikut mengampanyekan salah satu Paslon.

Baca juga: Ditanya Kapan Mundur, Mahfud MD: Nantilah

Jika tidak, dia menegaskan, presiden atau menteri yang berkampanye selama periode Pemilu 2024 telah melanggar aturan netralitasnya.

"Ya kalau mau fair, berhenti dulu. Berhenti dari jabatan menteri, boleh melakukan segala macam, atau cuti sebagai presiden, boleh melakukan kampanye," papar Sudirman.

"Kita ingin betul-betul kepala negara yang memberikan teladan, yang memberikan contoh netralitas," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, presiden boleh berkampanye pada periode pemilu. Selain itu, presiden juga dibolehkan memihak kepada salah satu pasangan Capres-Cawapres.

Dia menambahkan, aktivitas kampanye yang dilakukan para menteri dari bidang non-politik merupakan hak demokrasi.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ucap Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

Baca juga: 18.507 Pemilih Pemula Pemilu 2024 di Brebes Belum Rekam e-KTP

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh, tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," sambungnya.

Jokowi menjelaskan, presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik, sehingga presiden dan menteri tetap boleh berpolitik.

"Kami ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini tidak boleh, berpolitik tidak boleh, boleh, menteri juga boleh," ungkapnya.

Saat ditanya soal keberpihakannya pada pemilu kali ini, Jokowi justru balik bertanya.

"Itu yang mau saya tanya, memihak enggak?" pungkasnya.