APK di Sleman Roboh Timpa 2 Pemotor sampai Patah Tulang

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Alat Peraga Kampanye (APK) semi permanen menimpa pengendara sepeda motor di Kapenawon Pakem dan Kapenawon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Itu bentuknya baliho semi permanen tumbang mengenai korban. Kalau yang di Pakem (korban) sampai patah kaki," ucap Ketua Bawaslu Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar, Rabu (20/12/2023).

Baca juga: Baliho Capres Terpasang di Atas Pos Polisi Mojokerto, Polda Jatim: Bukan Milik Polri

Pengendara sepeda motor yang menjadi korban tertimpa APK di Kapanewon Pakem adalah warga Hargobinangun.

Kemudian pengendara yang menjadi korban tertimpa APK di Kapanewon Depok adalah seorang mahasiswa.

"Korban yang di (Kapanewon) Depok itu kalau enggak salah mahasiswa. Itu sampai dijahit keningnya," ungkap dia.

Baca juga: Caleg di Indramayu Pasang APK di Toren Masjid

Arjuna menuturkan memang tidak ada aturannya misalnya terkait sanksi bagi partai politik yang APK-nya menimbulkan korban.

Namun, Bawaslu Sleman mendorong secara moral agar peserta Pemilu turut bertanggung jawab.

Di sisi lain, Arjuna berharap, para peserta Pemilu dalam memasang baliho semi permanen benar-benar memastikan kekuatan rangka sehingga tidak mudah roboh. Terutama baliho semi permanen yang dipasang di pinggir-pinggir jalan.

"Terutama yang di pinggir-pinggir jalan itu harus kokoh, berdiri mandiri, tidak mudah roboh. Kemudian tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang," tandasnya.

Ribuan APK melanggar

Bawaslu Kabupaten Sleman juga mendapati ada ribuan alat peraga kampanye yang melanggar aturan.

Menurutnya, ada sekitar 3.000 alat peraga kampanye (APK) yang terpasang. 

"Ada 3.000 (APK) sekian yang terpasang kemudian ada 2.000 sekian yang melanggar," ujar Arjuna.

Arjuna menyampaikan proses penertiban alat peraga kampanye yang melanggar saat ini masih menunggu surat rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam).

Setelah rekomendasi terkumpul kemudian akan disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman. 

"Nanti KPU menyurati partai politik yang bersangkutan untuk menertibkan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu, sekitar tiga hari misalnya tidak ditertibkan ya nanti Bawaslu, KPU, Satpol PP, melakukan penertiban APK," tegasnya. 

Tidak menuntup kemungkinan ada operasi bersama antara Bawaslu, KPU dan Satpol PP bersama dinas-dinas terkait untuk mengecek APK yang diperkirakan berpotensi menganggu pengendara. 

"Bisa kita selesaikan di lapangan, Kita panggil LO nya, kita putus secara cepat di sini bisa juga. Makanya ini sedang Kita koordinasikan baiknya bagaimana, apalagi sekarang musim penghujan kan," pungkasnya.