Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kampus Tinggi, GKR Hemas: Korban Tak Mudah Berbicara

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo menyebut, angka kekerasan terhadap perempuan masih tinggi di tingkat kampus.

Antonius menjelaskan menurut catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2022, kekerasan di Indonesia terhadap perempuan mencapai 338.496.

Kekerasan seksual sendiri sebanyak 4.660, dan kampus menempati posisi puncak dengan 27% laporan.

"Program perlindungan yang LPSK berikan yaitu layanan medis rehabilitasi psikologi psikososial perlindungan fisik pemenuhan hal prosedural bantuan biaya hidup sementara dan atau fasilitas penghitung restitusi," kata Antonius dalam keterangan tertulis, Jumat (24/11/2023).

Dia menjelaskan Yogyakarta sebagai kota pelajar, harus mampu menjadi pionir dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di tingkat kampus. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan generasi berkualitas tanpa adanya kekerasan.

Baca juga: 30 Bocah Laki-laki di Tapanuli Tengah Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual, Ada yang Disodomi

Kunci sukses mewujudkan kampus ramah perempuan dan anak yakni Satgas Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang sudah ada di setiap kampus harus aktif.

"Selalu kampanyekan berani speak up bagi korban atau saksi yang mengetahui ada kejadian kekerasan seksual di wilayah kampus mereka. Dukungan dari petinggi perguruan tinggi juga sangat penting untuk melawan kekerasan seksual di satuan pendidikan mereka," imbuh Antonius.

Sementara itu, anggota DPD RI sekaligus istri Gubernur DIY GKR Hemas mengatakan, kekerasan seksual di dunia pendidikan saat ini cukup marak.

Para siswa dan mahasiswa, terutama perempuan, banyak menjadi korban.

"Bagi korban, tidak mudah untuk berbicara memperjuangkan haknya. Karena ketika ada perempuan korban yang berani bicara, maka banyak tantangan harus dihadapi," jelas Hemas.

Berbagai tantangan dihadapi oleh para korban seperti korban dianggap mencemarkan nama baik terlebih jika pelakunya adalah dosen atau pejabat kampus.

Tantangan lain adalah korban justru disalahkan karena telah dianggap menggoda, sehingga terjadilah kekerasan seksual.

"Ketika Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) merespon laporan, seringkali ada pihak yang meminta agar penanganan kasusnya dihentikan," kata dia.

Kampus adalah tempat yang seharusnya menjadi contoh hadirnya peradaban unggul. Hal ini karena kampus bukan saja tempat untuk mengembangkan dan mentransfer ilmu, melainkan tempat untuk membangun kebudayaan.

Karena itu, GKR Hemas mengajak civitas akademika di semua perguruan tinggi di DIY untuk menjadi pelopor mewujudkan kampus tanpa kekerasan utamanya kekerasan seksual.