Lebih dari 10.000 Penerima Bansos di Gunungkidul Dinonaktifkan, Ini Alasannya...

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menonaktifkan bantuan sosial lebih dari 10.000 warga Gunungkidul, DI Yogyakarta. Beberapa alasan seperti ASN hingga gaji sudah setara upah minimum wilayah Gunungkidul.

"Data terbaru, 10.261 jiwa dinonaktifkan secara otomatis dari daftar penerima bansos kementerian sosial, sejak bulan lalu," kata Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Giyanto saat dihubungi wartawan, Selasa (19/9/2023).

Baca juga: Wakil Ketua KPK ke Jambi, Soroti Stunting dan Skandal Bansos Pendulang Suara

Dijelaskannya, ribuan data ini dinonaktifkan karena dalam kartu keluarga (KK) terdapat anggota keluarga yang memiliki gaji Upah Minimum Provinsi (UMP), aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri serta Administrasi Hukum Umum (AHU) atau pemilik usaha atau perusahaan. Selain itu, ada yang sudah meninggal dunia dan berstatus ASN, TNI, Polri.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kapanewon se-Gunungkidul jika ada sanggahan atau data tersebut tidak sesuai di lapangan.

"Dinas sudah meminta Lurah melalui panewu untuk melaksanakan verifikasi faktual di lapangan," kata Giyanto.

Giyanto berkata, pihaknya juga melakukan penyisiran dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penelusuran. Adapun yang meninggal dunia bisa diganti, tetapi harus melalui musyawarah di Kalurahan.

Sehingga jika tidak benar bisa disanggah. "Kami berkoordinasi dengan BKN (badan Kepegawaian Nasional) terkait ASN disinyalir menerima Bansos," kata dia.

Koordinator PKH Kabupaten Gunungkidul, Herjun Pangaribowo mengatakan, untuk penerima manfaat bansos ada yang komplain karena belum cair atau tidak cair. Pihaknya menindaklanjuti, dengan berkoordinasi pihak terkait.

"Kami perlu kroscek data DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) dengan operator kalurahan/kabupaten untuk melihat statusnya," kata dia.

Sementara, Anggota Komisi D DPRD Gunungkidul Ery Agustin mengaku sudah mendengar penonaktifan ribuan data penerima bansos. Hal ini terjadi tidak hanya di Gunungkidul, tetapi juga daerah lainnya.

"Harapannya data bisa dipastikan, sehingga tidak ada yang dirugikan," kata dia.

Baca juga: Eks Dirut Transjakarta Jadi Tahanan Terakhir dalam Kasus Dugaan Korupsi Penyaluran Beras Bansos