Bawaslu Usul Pilkada 2024 Ditunda, Mahfud MD: Enggak Relevan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memberikan tanggapannya terhadap usulan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja agar Pilkada tahun 2024 ditunda. 

Mahfud menilai usulan penundaan pilkada tidak relevan.

“Enggak relevan. Kalau ada kesulitan lalu pilkada atau pemilu ditunda, enggak akan ada pemilu,” ujar Mahfud ditemui di Gedung DPRD DIY, Kota Yogyakarta, Sabtu (15/7/2023).

Mahfud menambahkan pembentukan panitia pemilu adalah langkah untuk menghindari ditundanya pemilu.

Baca juga: Bawaslu Usul Bahas Opsi Tunda Pilkada 2024

“Justru dibentuk panitia-panitia agar tidak ada penundaan pemilu,” ucap dia.

Panitia adhoc, menurut Mahfud, bersifat spontan. Sedangkan panitia penyelenggara bersifat sepanjang waktu. Selain itu panitia penyelenggara harus dapat antisipasi agar tidak terjadi penundaan pemilu.

“Agenda konstitusi tidak boleh mundur,” kata Mahfud.

Bawaslu mengusulkan opsi penundaan Pilkada 2024 karena beririsan dengan Pemilu 2024 yang rentan terjadi masalah keamanan.

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) dengan tema "Potensi dan Situasi Mutakhir Kerawanan Pemilu serta Strategi Nasional Penanggulangannya" di Jakarta, Rabu (12/7/2023).

"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan (Pilkada) 2024 ini. Karena, pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru, tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti," ujar Bagja dikutip situs resmi Bawaslu RI, Kamis (13/7/2023).

Risiko masalah keamanan ini berkaitan dengan pasukan keamanan yang tersebar di wilayah masing-masing karena pilkada berlangsung serentak. Sehingga perbantuan personel keamanan hampir sulit dilakukan.

Sementara itu, risiko konflik di dalam perhelatan pilkada selalu lebih tinggi dibandingkan pemilu secara nasional. Hal ini karena lebih tingginya sentimen kedekatan antara konstituen dengan calon kepala daerah yang berkontestasi.

"Kalau sebelumnya, misalnya pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, maka bisa ada pengerahan dari polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain," ujar Bagja.

"Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga menggelar pemilihan serupa," ungkap pria 43 tahun itu.