Pembangunan Tol Yogyakarta-Bawen Butuh Tambahan Lahan 44.000 Meter Persegi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kemarin Rabu (26/10/2022) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan konsultasi publik terkait penambahan lahan untuk jalan tol Yogyakarta-Bawen.

Kepala Dispertaru DIY Krido Suprayitno berharap konsultasi publik penambahan lahan untuk jalan tol Yogyakarta-Bawen bisa segera diselesaikan. Tambahan lahan untuk Yogyakarta-Bawen ini sebesar kurang lebih 44.000 meter persegi.

"Kami minggu ini di bulan ini harapan kami selesai konsultasi publik yang penambahan lahan Yogyakarta-Bawen," katanya, Kamis (27/10/2022).

Baca juga: Dianggap Kabur Usai Isi BBM, Pengendara asal Semarang Malah Tabrak Mobil hingga Pintu Tol

Dia mengatakan adanya penambahan harus disosialisasikan melalui konsultasi publik. Pasalnya dalam pembangunan harus dengan persetujuan masyarakat.

Setelah proses konsultasi publik, langkah selanjutnya adalah memproses Izin Penetapan Lokasi (IPL).

"Kan harus ada pernyataan dari masyarakat bahwa masyarakat menyetujui, itulah menjadi dasar untuk diprosesnya IPL yang Yogya-Bawen," papar dia.

Dalam konsultasi publik ini masyarakat dapat mengetahui luas lahan yang terdampak. Selain itu juga untuk mengetahui legal formal tanah yang terdampak pembangunan jalan tol. Termasuk nama-nama pemilik lahan yang terkena.

"Di situlah faktual. Dari konsultasi publik itu lah kita bisa melihat, bisa mengetahui berkaitan warga terdampak nominatif, sudah pasti berapa luasnya, berapa orangnya," kata dia.

Dari konsultasi publik ini juga akan diketahui status tanah yang terdampak pembangunan jalan tol. Dalam hal ini, apakah seluruhnya milik masyarakat atau ada yang berstatus tanah kas desa.

"44 ribu nanti akan kita cek dari konsultasi publik itu. Baru kita ketahui, kroscek juga perbidang. Kami harus tepat dan akurat. Itulah kami filosofi marwah konsultasi publik itu untuk memperoleh data yang akurat," kata dia.

Krido menambahkan untuk lahan tambahan 44 ribu meter persegi ini penganggarannya diusulkan pada tahun 2023. Oleh sebab itu pihaknya pada tahun 2022 menargetkan IPL dapat segera diterbitkan.

Setelah IPL terbit yang membutuhkan lahan dalam hal ini Dirjen Bina Marga harus menyerahkan ke Kanwil BPN untuk segera dibentuk tim pengadaan tanah yang diketuai Kanwil BPN.

"Anggaran 2023, sudah disusun. Maka kami sebagai tim persiapan untuk bisa menyelesaikan di akhir tahun 2022 itu IPL harus segera terbit. Temasuk ini dipengaruhi oleh kesiapan warga. Dalam pemberkasan tadi itu memberikan pernyataan, melengkapi data-data pendukung sehingga proses penetapan lokasi tidak ada kendala," kata dia.