Pengusaha di Yogyakarta Wajib Bayar THR 100 Persen, Tak Boleh Dicicil

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Dinas KetenagaKerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan, Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini harus dibayar penuh dan dalam keadaan tunai.

"Harus berbentuk uang. Kalau dulu 25 persen barang, sekarang 100 persen dan tidak boleh dicicil," kata Kabid Hubungan Perindustrian, Disnakertrans DIY, R Darmawan, Kamis (30/3/2023).

Darmawan menambahkan, tahun ini berbeda dengan 2 tahun lalu, di mana pandemi Covid-19 masih tinggi. Sehingga tahun ini para pengusaha wajib membayar lunas THR pekerjanya.

Baca juga: Kriteria PNS dan Karyawan Swasta yang Berhak Terima THR Lebaran 2023

"Sekarang kan sudah menuju endemi surat edaran menteri sudah ada tidak boleh dicicil," kata dia.

Ia menambahkan, paling lambat THR dibayarkan pada H-7 Idul Fitri atau pada 14 April 2023. Disnakertrans DI Yogyakarta saat ini juga sudah membuka posko aduan, tetai untuk kabupaten dan kota sedang dalam tahapan persiapan.

"Kita dari sejak awal puasa buat posko untuk provinsi. Kalau kabupaten atau kota baru dirapatkan untuk membuka posko daring maupun luring," jelas dia.

Untuk posko daring, nantinya para pekerja dapat mengadu lewat laman www.disnakertrans.go.id/thr. Setelah meng-klik tautan ini, pekerja langsung diarahkan ke aplikasi pengaduan THR serta disesuaikan dengan daerah masing-masing.

"Sesuai dengan wilayah dengan kabupaten kota, nanti dilanjutkan dengan kabupaten provinsi kalau ada perusahaan tidak bayar THR nanti yang menangani pegawai pengawas provinsi," paparnya.

Sampai sekarang, posko pengaduan yang dibuka oleh Disnakertrans Provinsi DIY telah mendapatkan 3 aduan. Tetapi ketiga aduan ini tidak seluruhnya terkait dengan THR.

Baca juga: Kapan THR Lebaran 2023 untuk ASN dan Karyawan Swasta Cair?

"Seakarang baru 3 tidak hanya THR, tetapi upah dan hak-hak pekerja," imbuh Darmawan.