Buntut Keracunan Massal, Pemda DIY Minta Ada Sanksi Tegas bagi Penyelenggara MBG

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendesak adanya evaluasi dan monitoring ketat terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul terjadinya kasus keracunan.

Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, pada Rabu (24/9/2025), menyatakan bahwa penyelenggara yang lalai harus diberi sanksi tegas agar insiden serupa tidak terulang.

Dia pun meminta agar pelaksanaan MBG terus dievaluasi dan dimonitoring.

“MBG ini kan membantu memberikan asupan gizi bukan mencelakai siswa, saya kira pola-pola manajemen dan lain-lain ini perlu dilihat evaluasi monitoring bukan hanya sudah berjalan,” ujarnya, Rabu (24/9/2025).

Menurut dia dengan adanya evaluasi dan monitoring pemerintah dapat memberikan sanksi kepada SPPG yang tidak menjalankan program MBG dengan baik.

“Saya kira mekanisme yang harus dibuat harus rinci ada punishment untuk SPPG seperti itu, kalau ada kasus-kasus seperti ini (keracunan) bagaimana itu harus dilihat,” kata dia.

Dia juga meminta kepada semua pihak baik itu penerima manfaat atau pemberi MBG untuk tidak saling menyalahkan.

“Kalau sekarang mestinya juga harus dilihat kondisi SPPG di Jogja siapa yang berperan, nanti di situ ada pengawasan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Daerah Istimewa Yogyakarta mengakui adanya surat perjanjian yang meminta sekolah merahasiakan informasi jika terjadi kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meski demikian, surat itu sudah ditarik. Kepala Regional SPPG DIY, Gagat Widyatmoko, menegaskan surat yang beredar di Sleman itu merupakan konsep nota kesepahaman (MoU) versi lama yang saat ini sudah tidak berlaku.

“Berkaitan dengan informasi MoU yang beredar tersebut adalah konsep MoU versi lama, sedangkan saat ini sudah ada yang baru, sehingga isi dari MoU tersebut sudah tidak berlaku lagi,” kata Gagat saat dikonfirmasi, Senin (22/9/2025).