Dugaan Kecurangan UTBK SNBT 2025, Lembaga Bimbel di Yogyakarta Diduga Terlibat

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu lembaga bimbingan belajar (Bimbel) di Yogyakarta diduga terlibat dalam praktik kecurangan pada Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2025.

Temuan ini memicu tanggapan dari Muhammad Saiful Anwar, dosen Program Studi Kebijakan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Setelah terungkapnya dugaan kecurangan tersebut, menurut Saiful, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem UTBK SNBT serta lembaga bimbingan belajar di Yogyakarta.

Ia mengungkapkan bahwa terdapat berbagai modus yang memungkinkan bimbel melakukan kecurangan, seperti meminta pegawai atau tutor untuk ikut UTBK.

"Mereka bertugas merekam soal-soal kemudian rekaman itu menjadi bahan evaluasi atau pengembangan modul pembelajaran yang dijual ke masyarakat," ungkapnya.

Menurut Saiful, situasi ini memerlukan audit khusus terhadap praktik-praktik bimbel di berbagai daerah.

"Itu mungkin ada dugaan modus seperti itu, perlu kita audit. Ini jadi PR kita bersama," ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa banyak bimbel yang membuka lowongan kerja untuk lulusan SMA atau SMK, yang berpotensi ikut UTBK.

Lebih lanjut, Saiful menegaskan bahwa jika ada bimbel yang melakukan kecurangan dengan menawarkan iming-iming garansi 100 persen lolos UTBK, hal ini perlu diaudit secara bersama-sama.

"Kita curigai bersama sejauh mana bimbel di manajemennya memiliki integritas atau tidak," jelasnya.

Saiful menambahkan bahwa lembaga bimbingan belajar sebagai lembaga non formal perlu memiliki sertifikasi secara berkala atau akreditasi khusus, mirip dengan yang diterapkan di sekolah-sekolah formal.

"Kalau di perguruan tinggi kan ada akreditasi. Perlu kita cek syarat membuka layanan bimbel," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa bimbel yang termasuk dalam lembaga non formal berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal, yang memiliki lembaga sertifikasi untuk melakukan audit terhadap bimbel.

Apabila terbukti melakukan kecurangan, bimbel dapat dikenakan dua sanksi, yaitu pencabutan izin penyelenggaraan bimbel dan sanksi pidana.

"Perlu sanksi tegas mulai menutup izin operasional. Kalau yang namanya bimbel sebagai badan usaha jasa ditutup, ini jadi jera," tegasnya.

"Proses hukum itu perlu karena itu bentuk ketidakadilan. Orang-orang yang belajar susah payah tetapi dicederai oleh orang-orang yang pakai joki. Keadilan sosial perlu ditegakkan," pungkasnya.

"Ini ada 13 Pusat UTBK yang terjadi kecurangan, dengan peserta yang terlibat baru ditemukan 50 orang, joki 10 orang," kata Prof Eduart Wolok dalam konferensi pers SNPMB mengenai kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan UTBK SNBT 2025 Sesi 1-12, yang disiarkan melalui tayangan live YouTube SNPMB ID pada Selasa, (29/4/2025).