Alasan RSUP Dr Sardjito Yogyakarta Hanya Kasih THR 30 Persen

Kendati demikian, mereka telah berkomitmen untuk mengevaluasi kembali besaran 

Komitmen ini disampaikan oleh Direktur Utama RSUP Dr Sardjito, Eniarti, usai melakukan audiensi dengan perwakilan karyawan di Gedung Diklat RSUP Dr Sardjito, Sleman, D.I Yogyakarta, Selasa (25/3/2025), dikutip dari Antara.

Apa yang Melatarbelakangi Aksi Damai Karyawan?

Audiensi tersebut diadakan setelah ratusan tenaga kesehatan dan administrasi rumah sakit melakukan aksi damai untuk memprotes besaran THR yang diterima.

Mereka menyatakan bahwa THR yang cair hanya 30 persen dari insentif yang seharusnya mereka terima. Angka ini terasa jomplang dibandingkan THR tahun lalu.

Dalam audiensi itu, Eniarti menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan simulasi ulang terhadap pemberian THR dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan rumah sakit.

Bagaimana Penjelasan Mengenai Pemberian THR?

Eniarti menjelaskan bahwa hak dasar karyawan, yaitu gaji, telah disalurkan sepenuhnya.

Namun, pemberian insentif, termasuk THR, bergantung pada sistem remunerasi yang diterapkan serta kondisi keuangan rumah sakit.

"Yang hak 100 persen itu adalah gaji. Gaji itu sudah kita berikan 100 persen. Sekarang yang dituntut itu kan adalah insentifnya," tegasnya.

Terkait besaran THR yang hanya 30 persen, Eniarti menginformasikan bahwa angka tersebut mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, terutama bagi rumah sakit yang menerapkan sistem "fee for service".

Mengapa Tidak Ada Standarisasi THR bagi Semua Karyawan?

Direksi RSUP Dr Sardjito tidak dapat menyamaratakan pemberian THR, mengingat setiap karyawan memiliki perbedaan posisi dan tanggung jawab.

Eniarti menyampaikan pentingnya kebijakan insentif yang memperhatikan "griding" pegawai agar tidak menciptakan ketimpangan.

"Kepatutan, keadilan, proporsional. Itu tiga yang harus kita pegang. Jadi tidak bisa dipukul rata semua," tuturnya.

Apa Tanggapan Karyawan Terhadap Situasi Ini?

Menanggapi desakan untuk menaikkan THR menjelang Lebaran 2025, Eniarti meminta waktu untuk melakukan simulasi keuangan secara menyeluruh.

Sementara itu, perwakilan tenaga kesehatan, dr. Bhirowo Yudo, menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas antarpegawai.

Ia menekankan perlunya kejelasan dan perbaikan kebijakan, mengingat perbandingan persentase THR dengan tahun sebelumnya sangat berbeda.

"Rasanya kok beda dibanding tahun lalu. Ya harapannya bisa diperbaiki, apakah seperti tahun yang lalu atau bagaimana," ungkap Bhirowo.

Ia juga mengonfirmasi bahwa sebagian peserta aksi "walk out" dari ruang audiensi karena merasa belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Apakah Layanan Pasien Akan Terpengaruh?

Meskipun ada ketegangan antara karyawan dan manajemen, Bhirowo menjamin bahwa seluruh tenaga kesehatan akan tetap menjalankan tugas dan memastikan pelayanan kepada pasien tidak terganggu.

"Insya Allah pelayanan tetap, ini pun juga semua ke sini, tapi pelayanan tetap jalan," tuturnya.