Cek Kesehatan Gratis di Yogyakarta Belum Jalan karena Puskesmas Tak Siap

YOGYAKARTA, KOMPAS.com -  Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang direncanakan mulai berjalan pada Februari 2025 masih belum terlaksana di Kota Yogyakarta.

Saat ini, program tersebut masih dalam tahap koordinasi dan pembahasan terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Dokter gigi Puskesmas Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Annisa Nuraini, mengatakan bahwa pihaknya sudah mengikuti webinar dan sosialisasi dari Kementerian Kesehatan.

Namun, pelaksanaan program masih menunggu kesiapan fasilitas kesehatan di daerah.

"Sekarang sedang dalam tahap koordinasi untuk sarana prasarananya. Karena item yang akan dilakukan pemeriksaan itu ada sangat banyak," ujarnya saat ditemui di Puskesmas Gedongtengen, Senin (3/2/2025).

Annisa menjelaskan bahwa cakupan pemeriksaan dalam program ini cukup luas, termasuk pemeriksaan umum, gigi, hingga laboratorium.

"Ada banyak sekali itemnya mulai dari pemeriksaan skriningnya itu banyak meliputi umum, gigi, KIA, lab, ya. Masing-masing skrining-nya ada banyak sekali," katanya.

Saat ini, koordinasi masih dilakukan antara Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dengan berbagai puskesmas dan fasilitas kesehatan (fasyankes) lainnya. Salah satu aspek yang menjadi fokus utama adalah kesiapan sumber daya, seperti ketersediaan reagen untuk pemeriksaan laboratorium.

"Nah, sekarang kami baru koordinasi dengan Dinas Kesehatan masalah, terutama sumber dayanya. Misalnya, ada reagen apa saja yang dibutuhkan," ucapnya.

Batasi Kapasitas Pasien

Puskesmas Gedongtengen telah melakukan perhitungan dan memperkirakan bahwa kapasitas maksimal untuk program ini adalah 10 pasien per hari.

Jika melebihi jumlah tersebut, dikhawatirkan pelayanan kesehatan lain akan terganggu.

"Jadi, biar semuanya juga bisa ter-handle dengan baik, kita sanggup sampai 10 pasien setiap hari," jelasnya.

Menurut Annisa, peserta PKG nantinya harus mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat. Aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada pengguna yang berulang tahun, menginformasikan bahwa mereka berhak mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis.

Undangan ini berlaku hingga satu bulan setelah hari ulang tahun.

"Jadi, istilahnya kalau Satu Sehat itu sebagai kartu pasnya. Nanti, masyarakat dipersilakan datang sesuai dengan faskesnya," ungkapnya.

Sebagai tenaga kesehatan, Annisa menyambut baik program ini karena merupakan upaya preventif dalam bidang kesehatan.

"Kita sekarang sudah mulai menekankan yang namanya preventif ya, ini kan sebagai salah satu tindakan upaya preventif, untuk deteksi dini," ujarnya.

Anggaran Rp 4,7 Triliun untuk PKG

Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun untuk membiayai program PKG pada 2025.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa anggaran tersebut berasal dari APBN dan APBD.

"Anggarannya Rp 4,7 triliun, jadi anggaran Rp 4,7 triliun itu dibagi, ada yang dari APBN, (ada) yang dari APBD," ujar Menkes Budi di Jakarta, Rabu (22/1/2025), sebagaimana dilansir pada Kamis (30/1/2025).