Soal Izin Tambang Ormas, Haedar Nashir Sebut Muhammadiyah Masih Lakukan Kajian

“Sesuai apa yang disampaikan Sekum semua terus dikaji Muhammadiyah tentang manfaat dan mudaratnya,” ujar Haedar di Kota Yogyakarta, Selasa (2/7/2024).

Haedar menjelaskan soal konsesi tambang yang diberikan kepada ormas keagamaan sudah dibahas di ruang publik. Haedar meminta agar isu ini agar tak menjadi kontroversi.

“Dalam berbagai aspek gerakannya di ekonomi entah tambang, hutan, lautan, dan berbagai sumber daya alam prinsip dasarnya itu satu harus sejalan dengan konstitusi,” ucap Haedar.

Menurut Haedar, jika konsesi tambang sesuai dengan konstitusi, hukum, dan ketentuan yang berlaku maka dapat digunakan untuk kesejahteraan bangsa.

“Urusan tambang dan lain-lain harus dibangun sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bangsa rakyat dan harus mengutamakan kepentingan rakyat,” ucap dia.

Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan Muhammadiyah adalah bagaimana masalah tambang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan sosial budaya.

“Dalam membangun apapun usahakan semaksimal mungkin dengan sistem terbaik dan jangan menimbulkan kerusakan kerusakan lingkungan, kerusakan sosial budaya, dan sebagainya,” uca dia.

Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik Muhammadiyah Ihsan Tanjung mengungkapkan, pihaknya tidak selugas Nahdlatul Ulama (NU) yang langsung menerima izin usaha pengelolaan tambang dari pemerintah. Namun, Muhammadiyah bukan berarti menolak terlibat dalam usaha pengelolaan tambang.

Merujuk pernyataan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Muhammadiyah akan mengkaji terlebih dulu penawaran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) oleh pemerintah kepada ormas keagamaan.

"Beliau menyampaikan, kami akan kaji dulu. Cuman kalau Gus Yahya bilang kan, iya kami butuh, kami siap. Nah, itu bedanya antara Muhammadiyah sama NU," katanya.