Pemkot Yogyakarta Tak Berlakukan WFH Pasca-libur Lebaran

"Saya kira enggak ya kalau di kota (Yogyakarta). Kan kita sudah merencanakan besok tanggal 16 sudah mulai masuk (kerja) lagi," ujar Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo, saat ditemui di Terminal Giwangan, Senin (15/4/2024).

Terkait pemberlakuan WFH bagi ASN oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Singgih menyambut dengan baik.

Menurut Singgih, diberlakukannya WFH bagi ASN, memberikan kesempatan bagi ASN yang sedang berwisata di Kota Yogyakarta untuk memperpanjang liburannya di Kota Gudeg.

"Saya kira ini perlu disambut baik ya bagi para pemudik notabene yang ASN, karena ada kesempatan 2 hari untuk extend dalam rangka untuk memberikan kesempatan lebih lama tinggal di Jogja tentunya," ujar dia.

Dengan memperpanjang lama tinggal, dapat berdampak pada belanja wisatawan yang semakin besar sehingga memberikan efek positif bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Yogyakarta.

"Tentunya membelanjakan uangnya di Jogja, dan ini juga akan berpengaruh terhadap kepadatan lalu lintas di jalan. Saya berharap ini akan dimanfaatkan oleh para pemudik ASN yang tujuan mudiknya di Kota Jogja," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah memberikan kesempatan bagi aparatur sipil negara (ASN) di instansi tertentu untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH) pada 16-17 April 2024.

Nantinya, kebijakan WFH akan dikombinasikan dengan bekerja dari kantor atau work from office (WFO) selama periode tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, kebijakan WFH untuk ASN diberlakukan karena antusiasme mudik Lebaran tahun ini yang dinilai luar biasa besar.

Oleh sebab itu, pemerintah menilai perlu adanya penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik.

"Sehingga arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang," ujar Anas dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (13/4/2024).

Aturan WFH bagi ASN Anas menyampaikan bahwa kebijakan WFO dan WFH bagi ASN pada 16-17 April 2024 akan diterapkan secara tepat.

Pemerintah, lanjut Anas, akan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Ia menjelaskan bahwa instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan bisa menjalankan WFH maksimal atau paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai.

Namun, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak melakukan WFH sehingga WFO 100 persen. Anas menjelaskan bahwa arahan tersebut diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Teknis WFH pada instansi tersebut diatur instansi pemerintah masing-masing.

Ia menambahkan, aturan untuk membagi ASN yang WFO dan WFH tercantum dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024. Surat edaran itu ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah.