Disamakan dengan Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim, Gibran: Memangnya Saya Nabrak?

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto menyebut bahwa partainya khilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020.

Menanggapi pernyataan Hasto, Gibran berterima kasih sekaligus mengucapkan permintaan maaf.

“Ya terima kasih Pak Hasto. Mohon maaf Pak Hasto,” kata Gibran, di Masjid Raya Sheikh Zayed, Sabtu (30/3/2024) malam, dikutip dari TribunSolo.com.

Selain itu, Gibran pun merespons pernyataan Hasto yang menyebutnya menyebrang ke partai lain saat Pilpres 2024 usai bertemu Prabowo Subianto di Solo pada 19 Mei 2023.

“Mohon maaf Pak Hasto. Terima kasih. Pak Hasto paling oke,” ujar Gibran.

Gibran kemudian mempertanyakan ucapan Hasto yang membandingkannya dengan sopir truk dalam kasus kecelakaan di Gerbang Tol Halim Perdanakusuma.

"Memangnya saya nabrak?" tanya Gibran.

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu pun mengaku enggan ambil pusing perihal batas usia dan kedewasaan pemimpin negara seperti yang dipersoalkan Hasto.

“Ya sudahlah, ikut Pak Hasto. Terima kasih atas masukannya,” ucap Gibran.

PDI-P khilaf usung Gibran

Sebelumnya, Hasto mengatakan, PDI-P mengusung Gibran sebagai Wali Kota Solo karena sempat mengakui kemajuan Indonesia pada era pemerintahan Jokowi.

"Kami jujur saja khilaf ketika dulu ikut mencalonkan Gibran karena di sisi lain memang kami mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi," papar Hasto, Sabtu (30/3/2024).

"Kemajuan ini (di era Jokowi) ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar," sambungnya.

Hasto membeberkan, utang pemerintah kini hampir mencapai 196 miliar USD (sekitar Rp 3.100 triliun dengan kurs Rp 15.880), ditambah utang BUMN dan pihak swasta sebesar 220 miliar USD (sekitar Rp 3.400 triliun dengan kurs Rp 15.880).

"Ketika (utang) ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius," ujar Hasto.

Bandingkan Gibran dengan "sopir truk"

Dalam acara diskusi bertajuk 'Sing Waras Sing Menang' itu Hasto mengungkit Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 yang mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden sehingga Gibran bisa mencalonkan diri sebagai Cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

Dia menilai, Gibran belum memiliki pengalaman yang cukup untuk memimpin negara dengan berbagai persoalannya, seperti ekonomi, sosial, serta geopolitik.

"Kemudian di tengah itu muncul seorang anak presiden yang belum mencukupi batas usia, wali kota juga baru dua tahun, kemudian mendapatkan suatu preferensi," ucap Hasto.

Padahal, menurut Hasto, pemimpin negara harus mempunyai kedewasaan untuk menghadapi masalah negara yang kompleks.

"Karena kedewasaan (penting) dalam mengemban jabatan-jabatan tertentu. Sopir truk (tidak dewasa) saja itu berbahaya, apalagi kaitannya dengan mengelola negara sebesar Indonesia dengan problematika yang sangat kompleks," ungkapnya.

Hasto kemudian mencotohkan hal itu dengan kasus kecelakaan yang melibatkan mobil truk dengan sejumlah kendaraan lain, di Gerbang Tol Halim Perdanakusuma, Rabu (27/3/2024).

Kecelakaan itu terjadi akibat sopir truk yang belum memenuhi syarat usia untuk mengemudikan kendaraan dan tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) kemudian berkendara secara ugal-ugalan di jalan tol.

"Kedewasaan dalam menghadapi problematika di jalan raya saja belum terjadi, hanya gara-gara menyenggol satu mobil dia (sopir truk) lari karena kedewasaannya belum tercapai, lalu menabrak mobil lainnya," pungkasnya.