Soal Hasil Pemilu 2024, Ini Kata Ketua Umum PP Muhammadiyah

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan sikapnya terkait dengan hasil dari Pemilu 2024.

Haedar Nashir mengatakan, Muhammadiyah pada prinsipnya menyikapi hasil pemilu secara konstitusional.

"Ya, hasil dari pemilu itu tentu kalau Muhammadiyah kan prinsipnya konstitusional, mengindahkan segala hukum, ketentuan perundang-undangan dan dasar falsafah negara. Maka, semua mengikuti proses konstitusi ini untuk menyikapinya juga secara konstitusional," ujar Haedar, di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Kamis (21/3/2024).

Haedar Nashir menyampaikan, sudah ada mekanisme yang dapat ditempuh apabila ada hal-hal yang menyangkut sengketa pemilu.

Sengketa pemilu, kata dia, bisa lewat proses mekanisme di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Nah, apabila ada hal-hal yang menyangkut persengketaan pemilu itu ya kita lakukan lewat proses mekanisme demokrasi di MK," tutur dia.

Mahkamah Konstitusi (MK), lanjut Haedar Nashir, harus berdiri di atas objektif keadilan konstitusi dalam memproses sengketa pemilu.

Sehingga, semua pihak dapat menerima putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) karena prosesnya objektif.

"Imbauan kami MK juga harus berdiri tegak di atas objektifitas keadilan konstitusi dalam memproses urusan persengketaan ini sehingga semua pihak baik yang menang maupun yang kalah, legawa karena prosesnya objektif," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, hasil pemilu 2024 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu (20/03/2024).

Penetapan hasil pemilu dilakukan setelah melalui proses rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan terakhir nasional.

Rakapitulasi meliputi perolehan suara pemilih di 38 provinsi di Tanah Air dan konstituen Indonesia yang tersebar di 128 wilayah luar negeri.

Ketetapan tentang hasil pemilu 2024 ini dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2014 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.