Salin Artikel

Pemerintah DIY Tak Berikan Kuota Tambahan Pembuangan Sampah ke TPA Piyungan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Depo-depo sampah di Kota Yogyakarta kembali penuh dengan tumpukan sampah, seperti di depo sampah di area Mandala Krida.

Tumpukan sampah di Mandala Krida ini diperkirakan sampai dengan 50 ton, sehingga dibutuhkan penambahan kuota khusus untuk mengosongkannya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Sugeng Darmanto mengatakan, untuk sementara waktu disimpan di depo sambil menunggu kuota khusus ke TPA Piyungan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Ketika kita minta (kuota khusus) maka DIY akan menunjuk depo, tidak langsung iya. Karena di Piyungan juga sama sudah sangat menggunung," ujar Sugeng, Rabu (21/2/2024).

Untuk depo-depo yang menggunung ini diperlukan komunikasi dengan pemerintah DIY. Menurut Sugeng, umur dari TPA Piyungan hanya sampai Mei atau Juni.

"Kalau kami diberi tambahan kuota kita bisa saja (kosongkan depo)," kata dia.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Benny Suharsono mengatakan, saat ini pihaknya masih menunda untuk memberikan kuota tambahan bagi Kota Yogyakarta.

Menurut Benny, dalam pemberian kuota tambahan harus disertai dengan hitungan matematis dan juga memperhitungkan daerah-daerah lain seperti Kabupaten Sleman dan Bantul.

"Saya tahan dulu, nanti kita punya hitungan matematis. Kalau ditambah kuota bagaimana dengan Sleman, dan Bantul," ujar dia.

Benny menuturkan, bahwa penundaan pemberian kuota khusus ini juga karena 2 bulan lalu Pemerintah Kota Yogyakarta sudah diberikan izin untuk memanfaatkan lahan kosong di TPA Piyungan.

"Sebenarnya izin terhadap kota sudah diberikan. Kan sebenarnya kota (Yogyakarta) sudah meminta bukan kuota, sudah diminta kota lahan nganggur yang ada di komplek TPA Piyungan," ucap Benny.

Benny menambahkan, lahan kosong tersebut dimanfaatkan leh Pemerintah Kota untuk mengelola sampah seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Sleman di Tamanmartani.

"Lalu kuota kami menahan semua ya. Kalau itu disegerakan tu (TPA Piyungan) tidak sampai Maret, tutup semua. Kalau ini bisa ditahan kuota bisa maksimal bersama-sama kita, bisa sampai April," kata dia.

Menurut Benny, tantangan terbesar dalam pengolahan dan pengelolaan sampah ini datang setelah April 2024.

Oleh sebab itu, dirinya mendorong pemerintah kabupate yang memandaatkan TPA Piyungan seperti Sleman, Bantul, Kota Yogyakarta melakukan pengurangan, dan pengolahan sampah secara konkrit.

"Seremoni-seremoni saya anggap cukup lah, mari kita berbuat bersama. Kalau tidak melakukan tindakan itu kita tidak punya alternatif, alternatifnya kan sudah plan a, b, c sudah terlampaui," ujar Benny.

https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/02/22/085619278/pemerintah-diy-tak-berikan-kuota-tambahan-pembuangan-sampah-ke-tpa

Terkini Lainnya

Angka Stunting Jember Tertinggi Se-Jatim, Pemkab Gaspol Program Pencegahan
Angka Stunting Jember Tertinggi Se-Jatim, Pemkab Gaspol Program Pencegahan
Regional
Tersangka dari Balai Kota
Tersangka dari Balai Kota
Regional
Saat Ungkapan 'Anak-anak Harus Hidup Lebih Baik dari Orangtua' Terngiang di Pikiran Gus Fawait...
Saat Ungkapan "Anak-anak Harus Hidup Lebih Baik dari Orangtua" Terngiang di Pikiran Gus Fawait...
Regional
Berdesakan, Lama, dan Kurang Sat Set, Dirasakan Generasi Milenial hingga Z saat Naik Angkutan Kota
Berdesakan, Lama, dan Kurang Sat Set, Dirasakan Generasi Milenial hingga Z saat Naik Angkutan Kota
Regional
Misteri Angka di Kayu Gelondongan Pasca Banjir Sumatera
Misteri Angka di Kayu Gelondongan Pasca Banjir Sumatera
Regional
Gus Fawait: Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab soal Miskin Ekstrem di Tengah Lahan BUMN
Gus Fawait: Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab soal Miskin Ekstrem di Tengah Lahan BUMN
Regional
Ini Solusi Gus Fawait Mengentaskan Warga Miskin Ekstrem di Tengah Lahan BUMN
Ini Solusi Gus Fawait Mengentaskan Warga Miskin Ekstrem di Tengah Lahan BUMN
Regional
Warga Tinggal di Tengah Lahan BUMN Disebut Sejahtera, Bisa Beli Mobil dan Umrah
Warga Tinggal di Tengah Lahan BUMN Disebut Sejahtera, Bisa Beli Mobil dan Umrah
Regional
Warga di Tengah Lahan BUMN Bisa Dapat Bantuan 'CSR', tapi Harus Ajukan Proposal Dulu
Warga di Tengah Lahan BUMN Bisa Dapat Bantuan "CSR", tapi Harus Ajukan Proposal Dulu
Regional
Kisah Habibie-Ainun Versi Miskin Ekstrem di Ujung Bukit Perhutani...
Kisah Habibie-Ainun Versi Miskin Ekstrem di Ujung Bukit Perhutani...
Regional
Warga Miskin Ekstrem di Lahan BUMN Pakai Panel Surya untuk Penerangan
Warga Miskin Ekstrem di Lahan BUMN Pakai Panel Surya untuk Penerangan
Regional
Saniman dan Gira: Hidup Serabutan di Lahan BUMN, Menunggu Reforma Agraria
Saniman dan Gira: Hidup Serabutan di Lahan BUMN, Menunggu Reforma Agraria
Regional
Di Persimpangan Sawit, Gajah Tesso Nilo Makin Terhimpit
Di Persimpangan Sawit, Gajah Tesso Nilo Makin Terhimpit
Regional
Demi Dapat Internet, Warga Padati Kantor Bupati Aceh Tengah: Ada Mahasiswa Kerjakan Tugas, atau Hubungi Keluarga
Demi Dapat Internet, Warga Padati Kantor Bupati Aceh Tengah: Ada Mahasiswa Kerjakan Tugas, atau Hubungi Keluarga
Regional
KUHAP Sudah Diketok, tapi Aktivis Gen Z Sukabumi Tetap Resah, Kenapa?
KUHAP Sudah Diketok, tapi Aktivis Gen Z Sukabumi Tetap Resah, Kenapa?
Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com