Kades Candibinangun Sleman Jadi Tersangka Kasus Mafia Tanah Kas Desa

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DIY, Anshar Wahyuddin menjelaskan, penetapan tersangka SM tersebut berdasarkan dua alat bukti yang ditemukan.

"Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mendapatkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Selanjutnya terhadap tersangka SM dilakukan pemeriksaan kesehatan dan oleh Dokter dinyatakan sehat," ujar Anshar, Selasa (7/2/2024).

Tersangka telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta (Lapas Wirogunan) selama 20 hari terhitung sejak hari ini tanggal 07 Februari 2024 sampai tanggal 26 Februari 2024.

Anshar mengatakan penetapan SM sebagai tersangka bermula pada tahun 2012. Pemerintah Desa Candibinangun mendapatkan izin dari Gubernur DIY untuk menyewakan tanah kas Desa Candibinangun yang terletak di Padukuhan Bulus II Kembangan dan Samberembe seluas 200.225 meter persegi kepada PT Jogja Eco Wisata.

Rencananya lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk Tempat Wisata dan Taman Rekreasi Water Park.

Sesuai dengan izin gubernur ditentukan masa sewa berlaku selama 20 tahun. Lalu perjanjian sewa tersebut akan ditinjau ulang setiap tiga tahun sekali.

Selain itu pendapatan dari sewa menyewa ini harus dikelola melalui APBDes. Dengan berlakunya Pergub No. 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Pasal 21 ayat 3 menyatakan besaran sewa berdasarkan hasil penilaian tim penilai publik.

"Namun ternyata tersangka tidak melakukan review perjanjian sewa yang seharusnya dilakukan pada tahun 2018. Terutama mengenai besaran uang sewa yang harus didasarkan penilaian dari jasa penilai appraisal," katanya.

"Dan tersangka hanya menentukan kenaikan harga sewa secara lisan tanpa dasar yang jelas dan tentunya nilainya jauh lebih rendah dari yang seharusnya," beber dia.

Tersangka membagikan uang sewa tersebut kepada para perangkat desa dan mantan perangkat desa secara asalpasalan. Akibatnya, terjadi kelebihan pembayaran yang mengakibatkan uang yang masuk ke kas Desa sangat kecil.

Berdasarkan perhitungan dari Inspektorat DIY, kerugian negara yang ditimbulkan SM sebesar Rp 9.199.267.890. 

Adapun rinciannya, kerugian dari kekurangan penerimaan kas desa atas pembayaran yang telah dilakukan oleh PT JEW sebesar Rp 704.667.890.

Penyidik telah melakukan penyitaan uang sebesar Rp 297.900.000 yang berasal dari perangkat desa.

Lalu kerugian dari harga sewa TKD oleh PT JEW yang terlalu rendah sebesar Rp 8.458.600.000.

Atas perbuatannya SM disangkakan pasal primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.