Ketum PBNU Gus Yahya Tegaskan NU Tetap Netral Meniru Sikap Sri Sultan HB X

"PBNU tidak terlibat dukung mendukung kita akan berusaha menjalankan peran meniru Ngarsa Ndalem, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Menjaga kebersamaan masyarakat," ujar Gus Yahya, saat ditemui wartawan setelah bertemu Sultan di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (29/1/2024).

Gus Yahya menyampaikan, secara organisasi NU tetap netral. Namun, jika terdapat kader-kader NU yang mendukung salah satu pasangan calon bahkan menjadi salah satu tim pasangan calon presiden, maka diwajibkan untuk cuti dari kepengurusan NU.

"NU tidak terlibat dukung mendukung sebagai organisasi lembaga, tidak terlibat dukung mendukung. Walaupun sebagian teman-teman pengurus dan aktivis kemudian ikut bahkan ada yang jadi tim kampanye resmi, dan sebagainya terhadap mereka PBNU pemberlakukan kewajiban cuti dalam kepengurusan," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Presiden sekaligus mantan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ma'ruf Amin menilai, penonaktifan sejumlah pengurus PBNU karena sikap politiknya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 adalah hal wajar.

Menurut Ma'ruf, penonaktifan itu tidak perlu dipersoalkan karena merupakan konsekuensi atas aturan yang dibuat oleh organisasi tersebut.

Ma'ruf menuturkan, jika tidak dinonaktifkan, pengurus PBNU tersebut bakal disibukkan dengan kontestasi Pemilu 2024.

Akibatnya, pekerjaan di PBNU yang menjadi tanggung jawab mereka menjadi terbengkalai.

Oleh sebab itu, Ma'ruf menilai penonaktifan itu juga tidak bakal berdampak terhadap kerja-kerja PBNU sebagai organisasi.

"Memang ada aturan seperti itu supaya fokus kalau dia itu ada yg aktif di kontestasi, menjadi apa, menjadi apa, itu dibiarkan, dinonaktifkan semua sampai dengan selesainya (pemilu), saya kira tidak berdampak apa-apa," kata Ma'ruf.

PBNU menonaktifikan fungsionaris pengurus yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (caleg) atau menjadi anggota tim sukses calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres).

Hal itu dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 285/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024.