Buntut “Snack" Lelayu Saat Pelantikan KPPS di Sleman, Petugas Khawatirkan Kesejahteraan

KULON PROGO, KOMPAS.com – Tahap pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berlangsung serentak di Kabupaten Kulon Progo, DIY sudah selesai dilakukan pada Kamis (25/1/2024).

Pelantikan menyisakan kesah. Beberapa anggota KPPS yang dilantik khawatir, kesejahteraan mereka nantinya tidak terjamin selama bertugas.

Salah satu anggota KPPS yang ragu itu, Himawan Aprianta dari Sentolo. Keraguannya timbul setelah pelantikan hanya dibekali snack yang berisi roti basah, kue kering, dan gelas air mineral.

Tidak ada nasi kotak apalagi uang transportasi di pelantikan itu. Bayangan pada pelaksanaan tugas hingga hari pencoblosan pemilu pun dirasa suram.

“Kemarin pelantikan, kami hanya dapat snack dalam kisaran Rp 8.000. Uang transport tidak ada,” kata Himawan di halaman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo, Jumat (26/1/2024).

Himawan yang seorang pekerja bangunan ini mengaku bisa menghasilkan Rp 80.000-100.000 setiap hari dari pekerjaannya.

Bagi Himawan, ketika ikut pelantikan anggota KPPS artinya akan sulit mendapat uang untuk penghidupan. Sebab ada banyak kegiatan yang harus dilakukan seperti bimbingan teknis (bimtek) hingga masa pencoblosan. Tentu banyak waktu akan dikorbankan.

Ia membandingkan dengan rumor bahwa anggota KPPS di kabupaten lain mendapat nasi boks dan uang transport saat pelantikan.

“Pertimbangan ekonomi, ke depannya harapan saya kesejahteraan dipikirkan. Jadi untuk menjadi petugas KPPS banyak yang tertarik,” kata Himawan.

Pemuda ini datang ke KPU bersama dengan paguyuban Manunggaling Dukuh Kulon Progo (Madukoro). Paguyuban beranggotakan seluruh kepala dusun di Kulon Progo.

Para dukuh (kepala dusun) menyalurkan aspirasi KPPS ke KPU untuk didengarkan dan bisa menjadi perhatian.

"Semoga apa yang kami suarakan didengar dan ditindaklanjuti KPU sehingga pelaksanaan pemilu sukses lancar tapi kesejahteraan KPPS itu benar diperhatikan," kata Ketua Madukoro, Risdiyanto Dwi Atmojo.

Petugas KPPS di Kulon Progo banyak yang bekerja sebagai buruh harian lepas.

“Tentunya kalau untuk harian akan berkurang hasilnya," kata Risdiyanto.

Risdiyanto menilai, uang transportasi bisa menjadi pengganti dari penghasilan harian warga yang hilang karena tidak bekerja. Tapi uang ini tidak ada.

Sementara itu, snack yang diterima saat pelantikan KPPS dirasa tidak sebanding dengan anggaran Rp 15.000 per orang.

Usut punya usut, kebijakan uang transportasi dan konsumsi saat pelantikan berbeda-beda di kabupaten lain.

“Ini menimbulkan keresahan,” katanya.

Risdiyanto dukuh Pongangan di Sentolo. Ia berharap semua berkaca pada Pemilu 2019. Petugas KPPS bekerja sangat keras dan menguras energi maupun kesehatan selama dua hari ketika itu. Trauma masa itu belum hilang.

Paguyubannya pun datang ke KPU Kulon Progo menyalurkan aspirasi berharap kesejahteraan KPPS diperhatikan.

Hanya beda di pelantikan

KPU Kulon Progo tidak menganggarkan uang transportasi bagi KPPS saat pelantikan. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris KPU Kulon Progo, Widi Purnama.

Anggaran konsumsi untuk pelantikan hanya Rp 15.000 per orang atau setara makanan ringan.

“Kita tidak sampai siang dan sebatas snack saja. Tidak ada makan siang. Tidak ada (uang) transport," kata Widi di KPU Kulon Progo.

Widi mengungkapkan, memang ada kebijakan berbeda antar KPU kabupaten kota di DIY di pelantikan. Hal sama seperti di Kulon Progo juga berlangsung di dua kabupaten lain di DIY.

“Kita sudah komunikasi, untuk hari ini sama se-DIY. Mulai hari ini untuk Bimtek (bimbingan teknis) dengan pelaksanaan di masing-masing tempat, sama hari ini (ada uang transportasi). Tapi kemarin memang ada perbedaan," kata Widi.