Soal "Snack" Pelantikan KPPS di Sleman, Harga Rp 15.000 Disunat Jadi Rp 2.500 oleh Vendor

Penyebabnya karena snack kegiatan tersebut tak layak, bahkan disebut sama dengan snack saat acara kematian.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman menyebut, kejadian tersebut kesalahan vendor atau pihak ketiga penyedia jasa konsumsi.

Ketua KPU Sleman, Ahmad Baehaqi mengaku tahu hal tersebut pada pukul 07.30 WIB.

Ia juga kaget dengan snack tersebut karena anggaran yang disiapkan untuk pelantikan anggota KPPS yang dilakukan serentak adalah Rp 15.000 hingga Rp 16.000 per pack.

Menurut dia, perencanaan pengadaan snack pelantikan anggota KPPS ada di sekretariat, selaku kuasa pengguna anggaran.

Ia menjelaskan awalnya konsumsi pelantikan akan diserahkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kalurahan.

Tetapi ada arahan tidak bisa diturunkan ke bawah sehingga pada akhirnya sekretariat menunjuk vendor atau pihak ketiga.

Awalnya semua sudah dikoordinasikan. Pihak ketiga juga sudah berkoordinasi dengan PPS untuk menentukan jadwal maupun tempat pelantikan.

"Setelah final, ternyata fakta di lapangan, konsumsi yang tersedia tidak layak atau konsumsi yang ada tidak memanusiakan. Karena dengan anggaran Rp 15.000 ini kok penyediaan konsumsinya hanya seperti itu," kata dia.

"Snack seharga Rp 15.000, sekitar 24 ribu KPPS dan mereka (vendor) sanggup. Dalam rapat menyatakan sanggup, dia katanya punya titik-titik yang bisa membantu di setiap kapanewon," ucapnya di hadapan para dukuh dan KPPS, Jumat (26/1/2024).

Yuyud mengungkapkan, vendor juga menyatakan siap memfasilitasi transportasi. Termasuk untuk distribusi snack ke lokasi-lokasi pelantikan KPPS.

"Ternyata di hari H, bapak ibu menemui sendiri snack itu seharga Rp 2.500. Kami tahu karena mereka kami panggil, kami pertemukan dengan bapak Jogoboyo seluruh kelurahan, ternyata dia (vendor) menurunkan seharga Rp 2.500," tuturnya.

Dari kejadian itu, KPU Sleman langsung mengambil langkah tegas dengan memberhentikan vendor tersebut.

"Lalu anggaran untuk bimtek hari ini dan ke depan kami turunkan ke Sekretariat PPK. Ini karena terpaksa dan saya harus menanggung risiko. Kalaupun saya akan dicopot jabatan saya oleh KPU RI akan saya laksanakan," ungkapnya.

"Karena saya demi memikirkan Sleman, saya asli Sleman. Meskipun risikonya saya dicopot, saya turunkan dan hari ini kita ambil uang sekitar Rp 600 juta, segera kami turunkan," imbuhnya.

Untuk snack bimtek KPPS, Yuyud menjelaskan akan difasilitasi oleh Sekretariat PPK. Sementara itu ia juga menjelaskan bahwa tidak ada uang transport pelantikan.

"(Uang) transport pelantikan memang tidak ada, ini dari KPU RI duitnya adanya hanya untuk pelantikan saja. Tetapi untuk besok Bimtek ada (uang) transport-nya dapat makan dan snack," bebernya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman, Jumat (26/1/2024).

Mereka datang ke KPU Sleman buntut dari snack saat pelantikan yang dinilai tidak pantas.

Ketua Paguyuban Dukuh Cokro Pamungkas Sleman, Sukiman Hadiwijoyo mengatakan, saat pelantikan KPPS yang sebagian merupakan dukuh mengeluhkan terkait dengan snack yang diberikan.

Selain keluhan soal snack yang dinilai tidak layak, pihaknya juga mempertanyakan soal tidak adanya uang transport saat pelantikan KPPS.

Kedatangan mereka juga mengingatkan agar hal tersebut tak lagi terjadi. Serta mengingatkan agar honor untuk anggota KPPS jangan sampai molor.

"Jangan sampai Sleman ini terulang kembali, salah satunya adalah keterlambatan honor pada KPPS, yang lalu kan begitu. Nah kami memberi masukan, ngelingke (mengingatkan). Karena maksud dari tujuan kita adalah pemilu terlaksana dengan sukses," tegasnya.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Wijaya Kusuma | Editor: Sari Hardiyanto), Tribun Jogja