Beredar Kabar PSI Minta Maaf Langsung soal Ade Armando, Sultan: Ndak Ada

Permintaan maaf yang dilayangkan oleh Raja Juli terkait pernyataan kader PSI yaitu Ade Armando yang menyebut DIY menerapkan politik dinasti.

"Saya memulai pembicaraan dengan mohon maaf kepada beliau (Sultan) karena keriiuhan beberapa hari ini karena ulah Ade Armando," ujar Raja Juli dalam keterangan tertulis itu. 

"Saya sampaikan juga sikap tegas Ketum PSI, Mas Kaesang Pangarep, bahwa PSI partai yang taat konstitusi, UUD dasar UU jelas-jelas menjamin keistimewaan DIY. Siapa saja kader PSI, yang tidak percaya UUD dan UU, termasuk Bang Ade Armando, silakan keluar dari PSI," lanjutnya.

Keterangan tertulis tersebut berbeda dengan pernyataan yang disampaikan Raja Juli usai bertemu Sultan pada Kamis (7/12/2023) lalu. 

Raja Juli mengaku tak ada pembahasan khusus terkait pernyataan kader PSI Ade Armando yang menyebut DIY sebagai daerah yang menerapkan politik dinasti.

Raja Juli mengaku pertemuan dengan Sultan hanya membahas soal pertanahan di DIY.

"Soal MoU tadi, follow up soal MoU (antara Kementerian ATR/BPN dengan Pemerintah DIY)," ujarnya, Kamis (7/12/2023). 

Saat dikonformasi terkait keterangan tertulis tersebut, Ketua DPW PSI DIY Kamaruddin hingga kini belum memberikan respons. 

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan tidak ada permintaan maaf secara langsung dari Sekjen PSI.

Sultan menegaskan pertemuan kemarin dengan Raja Juli murni antara gubernur dengan wakil Menteri ATR BPN.

"Aku pertemuan ki karo Wakil Menteri e (saya bertemu dengan wakil menteri), nggak nggak ada (pembicaraan soal permohonan maaf PSI). Ya memang minta maaf, di Youtube juga ada, tapi saya kan enggak tahu kalau itu Sekjen PSI," beber Sultan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X).

Pertemuan Raja Juli dengan Sri Sultan ini berlangsung setelah penyerahan sertifikat tanah bagi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten Pakualaman oleh Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.