Percetakan di Yogyakarta Panen Pesanan Jelang Pemilu, Ada yang Tolak Pesanan dari Caleg

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan Umum (Pemilu) yang digelar 5 tahun sekali menjadi berkah tersendiri bagi pengusaha percetakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tepatnya di Jalan Munggur, Demangan, Kota Yogyakarta.

Pasalnya, menjelang masa kampanye Pemilu 2024 pesanan meningkat drastis, bahkan peningkatan pesanan berupa kartu nama, hingga kalender meningkat sejak Agustus 2023.

"Meningkatnya itu sejak Agustus, sebelum ada pengumuman nomor urut," ujar pemilik percetakan Al Fath, Al Fath saat ditemui di kantornya, Senin (20/11/2023).

Ia mengatakan pesanan banyak diterima dari calon legislatif (caleg) yang akan berkintestasi pada Pilihan Legislatif 2024, yakni pada 14 Februari 2024 mendatang.

"Kalai capres kita belum banyak menerima, kalau caleg pribadi sudah sejak Agustus bahkan sebelum ada nomor urut. Pesan stiker, kartu nama, kalender," ucapnya.

Kebanyakan, caleg memesan kartu nama dan kalender karena dinilai lebih personal berneda halnya dengan rontek yang hanya dipasang di ruang terbuka, serta dilewati banyak orang.

"Kalau kartu nama kan langsung (diberikan), kalau kalender juga dipajang," imbuhnya.

Peningkatan dibanding dengan hari-hari biasa menurit Al Fath bisa sampai 3 sampai 4 kali lipat.

"Sampai saat ini grafiknya naik terus, saat nomor urut keluar," kata dia.

Untuk pemesanan yang dilakukan caleg, wajib memberikan uang muka sebesar 60 persen dan sebelum pesanan diambil wajib sudah dilunasi. Hal ini untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan seperti caleg tidak melunasi.

"Pernah ada apalagi yang di luar pulau (Jawa), karena kebanyakan pesanan kami dari luar pulau (Jawa)," kata dia.

Kebanyakan dirinya mendapatkan pesanan dari caleg yang berada di Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan. 

Menurut dia, caleg-caleg dari luar Jawa memilih memesan di percetakannya karena harga lebih bersaing ditambah kebanyakan yang memesan adalah pelanggan-pelanggan lama.

"Klien-klien lama, periode sebelumnya nyaleg kali ini nyaleg juga. Ada yang ngajak temannya (memesan), ada juga yang periode sebelumnya mencalonkan diri sebagai DPD periode ini DPR RI," jelas Al Fath.

Pemilik percetakan Mulia, Kusnadi justru memilih untuk tidak menerima pesanan baliho, spanduk, dan lainnya dari calon legislatif. Hal itu dikarenakan untuk memenuhi pesanan caleg dibutuhkan modal yang besar.

Selain itu, dia pernah mendengar dari rekan-rekannya sesama pemilik percetakan yang memiliki pengakaman tak menyenangkan yakni pesanan dari caleg tidak dilunasi.

"Pertama butuh modal yang besar (memenuhi pesanan caleg). Kedua walaupun tidak semua caleg lho ini, ada teman yang terima pesanan taoi calegnya tidak jadi (kalah), itu enggak dibayar," katanya.

"Saya memilih untuk tidak menerima pesanan dari caleg," katanya.