2.475 Warga Kulon Progo Keluar dari Kemiskinan, Kepala BPS: Dampak Pariwisata

Pemerintah mengungkapkan sebanyak 2.475 warga keluar dari garis kemiskinan di Kabupaten ini.

Hal tersebut diperoleh lewat Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023.

Survei itu mencatat 70.735 jiwa (15,63 persen) warga miskin pada 2023. Angka itu lebih rendah dari Maret 2022 sebanyak 73.210 jiwa (16,39 persen).

Dengan demikian, warga miskin turun 0,75 persen.

“Kita lihat hasil Susenas pada Maret 2023 persentase kemiskinan menurun 0,75 persen poin dibandingkan kondisi Maret 2022,” kata Sumarwiyanto, Kepala Badan Pusat Statistik Kulon Progo di sela Workshop Evaluasi Harga dalam Upaya Menahan Peningkatan Garis Kemiskinan di Kulon Progo 2023, Kamis (16/11/2023).

Penurunan di 2022 - 2023 melanjutkan tren menurun angka kemiskinan dalam kurun 10 tahun terakhir.

Secara total  telah terjadi penurunan persentase kemiskinan hingga 7,68 persen di Kulon Progo antara Maret 2012-Maret 2022.

Penurunan di Kulon Progo juga lebih cepat dibanding kabupaten dan kota lain di DIY.

“Akselerasi di Barat dan Selatan lebih cepat dibanding daerah lain. Ini menunjukkan kebijakan pemerintah untuk pembangunan sudah tepat,” kata Sumarwiyanto.

Meski mengalami penurunan angka kemiskinan yang cepat, jumlah warga miskin Kulon Progo tetap paling tinggi di DIY. Kabupaten ini hanya selisih 0,04 persen dengan kabupaten Gunungkidul yang mencapai 15,6 persen.

Masyarakat miskin di sana berada pada pengeluaran di bawah Rp 418.879 per kapita per bulan atau Rp 13.900 per hari.

Sumarwiyanto mengungkapkan, penurunan angka kemiskinan seiring menggeliatnya pariwisata, berupa penataan destinasi, desa wisata yang semakin maju hingga pertumbuhan UMKM.

Lebih dari itu, pemerintah juga terus mendorong program dan bantuan, pembangunan di berbagai wilayah, tren penumpang bandar udara, hidupnya kembali perekonomi kawasan.

“Yang masih menjadi PR adalah terkait indeks kedalaman dan indeks keparahan. Kedalaman itu terkait dengan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dibanding dengan garis kemiskinannya, itu masih tinggi,” kata Sumarwiyanto.

Penjabat (Pj) Bupati Kulon Progo, Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, Pemkab Kulon Progo telah menggulirkan berbagai program mengatasi kemiskinan, mulai dari pelatihan, pendampingan dan padat karya. Selain itu jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek) dan kesehatan.

“Ketika bicara kemiskinan berarti bicara peluang kerja. Pemberian bantuan langsung dapat dilakukan nontunai. Kulon Progo kan punya banyak produk lokal. Itu kalau bisa belinya di lokal sehingga berdampak juga kepada produsen-produsen di Kulon Progo. Saling berdampak positif," kata Ni Made.