Lurah Maguwoharjo Jadi Tersangka Kasus Penyalahgunaan Tanah Kas Desa di Sleman

Kasidi diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan tanah kas desa di Maguwoharjo.

Selain itu, Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia International Capital, dan pemilik PT Komando Bhayangkara Nusantara, kembali ditetapkan sebagai tersangka.

Diketahui, sebelumnya Robinson juga sudah divonis 8 tahun penjara untuk kasus serupa. 

"Tersangka RS kita ketahui bersama masih dilakukan penahanan di lapas, dan sudah putus di tingkat pengadilan negeri dan sekarang sedang dalam upaya hukum banding," kata Asisten Pidana Khusus (aspidsus) Kejati DIY, Muhammad Anshar Wahyudin saat ditemui di Kejati DIY, Kota Yogyakarta, Kamis (2/11/2023).

Dia mengatakan untuk tersangka Kasidi hanya dilakukan penahanan kota lantaran kondisi kesehatan yang terus menurun. Kondisi Kasidi tersebut seuai dengan hasil pemeriksaan kesehatan terakhir.

"Untuk tersangka KD, Lurah Magwoharjo dilakukan penahanan kota. Karena dari surat keterangan dokter Rumah Sakit Wirosaban menyatakan yang bersangkutan perlu kontrol rutin dan cuci darah dua kali dalam seminggu," jelas dia.

Kasus ini bermula saat Robinson selaku Direktur PT Indonesia International Capital membangun perumahan bernama Kandara Village di atan tanah kas desa. Di Kandara Village sudah dibangun 152 unit rumah di atas tanah seluas 41.655 meter persegi.

"PT Komando Bhayangkara Nusantara juga membangun rumah De Junas sebanyak 16 unit, dan Nirwana Dwiwangga sebanyak 37 unit pada lahan 7.450 meter persegi merupakan tanah pelungguh Maguwoharjo," imbuh dia.

Anshar menambahkan bahwa pemanfaatan tanah kas desa tersebut tidak ada izin dari Gubernur DIY. Kasidi ditetapkan sebagai tersangka karena tidak melakukan upaya penghentian terhadap pembangunan rumah tersebut.

"Atas perbuatan RS dan KD timbul kerugian negara RP 486 juta, dan Rp 509 juta. Total kerugian negara Rp 995.120.000," kata dia.

Kedua tersangka diangkakan pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.