Kajati DIY Sebut Ada Dua Kasus Baru Terkait Penyalahgunaan Tanah Kas Desa di Sleman

"Ada lagi (kasus mafia tanah) nanti berkembang untuk Maguwoharjo dan Candibinangun itu juga dalam proses. Ini tinggal nunggu dari keterangan ahli, mantap langsung kita juga limpahkan segera ke pengadilan,” ujar Ponco saat ditemui di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (31/10/2023).

Namun dirinya belum menyebut secara jelas siapa yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan tanah kas desa tersebut. Saat disinggung apakah lurah aktif terlibat, Ponco belum mau membeberkannya.

"Saya tidak menyebutkan aktif maupun tidak (lurah), yang penting kasus Maguwoharjo maupun kasus Candibinangun hanya tinggal menunggu keterangan ahli,” beber dia.

Dirinya juga tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan mantan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY Krido Suprayitno. Pasalnya, penyalahgunaan tanah kas desa itu terjadi saat Krido masih menjabat sebagai kepala Dispertaru DIY.

"Kalau masalah itu (keterlibatan Krido) kita lihat saja nanti di persidangan untuk lebih pastinya. Tapi dengan melihat bahwa Pak Krido itu kan Dispertaru yang punya kewenangan untuk mengelola maupun mengawasi setiap perizinan tanah kas desa pasti tahu itu jelas. Masalah terlibat itu kan namanya sudah peristiwa hukum harus ada pembuktian," jelas dia.

"Nanti untuk terlibat atau tidak, nanti dengan fakta-fakta yang berhasil ditemukan oleh tim penyidik," imbuhnya.

"Jelas kan mesti otomatis itu bisa terlibat di sana tapi secara jelas. Nanti kan dengan fakta-fakta yang terungkap, nanti dalam penyidikan maupun dalam persidangan. Karena sebetulnya dari persidangan itu (kasus sebelumnya) semuanya ada peran Robinson di sana (Maguwoharjo dan Candibinangun),” kata dia.

Jika nantinya, Robinson terlibat menurut dia akan memperberat hukumannya.

"Ya otomatis memperberat tapi yang jelas kan maksimal hukuman penjara kan 20 tahun. Penting maksimal 20 tahun. Yang penting tetap berproses. Mari kita kawal,” pungkas Ponco.