Sejarah Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo

KOMPAS.com - Kabupaten Kulon Progo merayakan hari jadi atau hari ulang tahun setiap tanggal 15 Oktober.

Kabupaten yang terletak di sebelah barat wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki ibu kota yang berada di Wates .

Nama Kulon Progo sendiri berasal dari Bahasa Jawa, yang bermakna sebelah barat Sungai Progo.

Menurut sejarah, Kabupaten Kulon Progo resmi berdiri pada 15 Oktober 1951 pasca penyatuan dua wilayah milik Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman.

Sejarah HUT Kabupaten Kulon Progo

Sejarah berdirinya Kabupaten Kulon Progo tidak lepas dari bersatunya dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo yang merupakan wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kabupaten Adikarta yang merupakan wilayah Kadipaten Pakualaman.

Penyatuan kedua kabupaten ini memiliki sejarah panjang dari pembentukan masing-masing wilayahnya.

Berikut adalah rincian sejarah dari berdirinya masing-masing wilayah hingga dilakukan penyatuan yang menandai berdirinya Kabupaten Kulon Progo yang ada hingga saat ini.

1. Wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (Kabupaten Kulon Progo)

Hal ini bermula saat Keraton Mataram di Yogyakarta diserang oleh Trunojoyo pada tahun 1674.

Pasukan Trunojoyo yang mendapat bantuan dari Makasar mengakibatkan kerusakan pada Keraton dan membuat Amangkurat I terdesak.

Amangkurat I lantas melarikan diri untuk meminta bantuan kepada Belanda, hingga meninggal di Tegal dalam pelariannya.

Kemudian pada tahun 1677 keraton Mataram dipimpin oleh Amangkurat II meminta Bupati Ponorogo untuk mengantisipasi serangan dari pengikut Trunojoyo.

Amangkurat II meminta penjagaan dari bala Warok yang terkenal pandai dalam perang dan meminta bantuan kepada kolonial Belanda untuk menangkap Trunojoyo.

Di tahun 1679, pada akhirya Trunojoyo berhasil ditangkap serta dijatuhi hukuman mati.

Untuk itu, bala Warok dari Ponorogo yang berhasil menjaga Keraton kemudian diberi hadiah tempat tinggal di sebelah barat keraton untuk memudahkan penjagaan ketika terjadi penyerangan.

Tempat tersebut diberi nama Kulon Ponorogo hingga dikenal saat ini menjadi Kulon Progo.

Sebelum pecahnya Perang Diponegoro, di wilayah Kulon Progo belum ada pejabat pemerintahan yang menjabat di daerah sebagai penguasa.

Saat waktu itu roda pemerintahan dijalankan oleh pepatih dalem yang berkedudukan di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Baru setelah Perang Diponegoro (1825-1830) di wilayah Kulon Progo yang masuk wilayah Kasultanan, secara bertahap terbentuk empat kabupaten dipimpin oleh para tumenggung, yaitu Kabupaten Pengasih (1831), Kabupaten Sentolo (1831), Kabupaten Nanggulan (1851), dan Kabupaten Kalibawang (1855).

Menurut buku Prodjo Kejawen, keempat kabupaten tersebut lantas digabung menjadi satu pada tahun 1912.

Hasil penyatuan wilayah itu diberi nama Kabupaten Kulon Progo yang ibukotanya terletak di Pengasih, dengan bupati pertama dijabat oleh Raden Tumenggung Poerbowinoto.

Selanjutnya mulai 16 Februari 1927, ibu kota Kabupaten Kulon Progo dipindahkan ke Sentolo.

Tak hanya itu, wilayahnya dibagi menjadi dua kawedanan dengan delapan kapanewon.

Dua kawedanan tersebut yaitu Kawedanan Pengasih yang meliputi kepanewon Lendah, Sentolo, Pengasih, dan Kokap/Sermo, serta Kawedanan Nanggulan yang meliputi kapanewon Watumurah/Girimulyo, Kalibawang, dan Samigaluh.

2. Wilayah Kadipaten Pakualaman (Kabupaten Adikarta)

Tersebutlah wilayah bernama Karang Kemuning yang masuk Keprajan Kejawen dan selanjutnya dikenal dengan nama Kabupaten Adikarta.

Lokasi dari wilayah Kabupaten Adikarta berada di daerah selatan Kulon Progo.

Menurut buku Vorstenlanden, pada tahun 1813, Pangeran Notokusumo diangkat menjadi KGPA Ario Paku Alam I dan mendapat tanah pelungguh yang lokasinya berada di sebelah barat Sungai Progo sepanjang pantai selatan yang dikenal dengan nama Pasir Urut Sewu.

Namun karena tanah pelungguh itu letaknya berpencaran, maka sentono ndalem Paku Alam I yang bernama Kyai Kawirejo I memberi masukan agar tanah pelungguh tersebut disatukan letaknya.

Hasil penyatuan tanah pelungguh tersebut membentuk satu daerah yang diberi nama Kabupaten Karang Kemuning dengan ibu kota di Brosot.

Bupati pertama yang menjabat adalah Tumenggung Sosrodigdoyo, dan Bupati kedua adalah R. Rio Wasadirdjo.

Bupati kedua kemudian mendapat perintah dari KGPAA Paku Alam V agar melakukan pengeringan rawa di Karang Kemuning.

Rawa-rawa yang dikeringkan itu kemudian dijadikan tanah persawahan yang Adi (Linuwih) dan Karta (Subur) atau daerah yang sangat subur.

Dari nama tersebut, pada tahun 1877, Sri Paduka Paku Alam V lalu menggantikan nama Karang Kemuning menjadi Adikarta yang beribukota di Bendungan.

Kabupaten Adikarta terdiri dua kawedanan (distrik) yaitu Kawedanan Sogan dan Kawedanan Galur.

Kawedanan Sogan meliputi dua kapanewon (onder distrik) yaitu Wates dan Kawedanan Temon, sedangkan Kawedanan Galur meliputi Kawedanan Brosot dan Kawedanan Panjatan.

Pada tahun 1903, ibu kota Kabupaten Adikarta kemudian dipindahkan ke daerah Wates.

3. Bersatunya Dua Wilayah Menjadi Kabupaten Kulon Progo

Terbentuknya Kabupaten Kulon Progo saat ini tidak lepas dari peristiwa Amanat 5 September 1945 yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII.

Melalui amanat tersebut, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai dua daerah yang bersifat kerajaan menyatakan bergabung dengan Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 1951, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII mulai menimbang perlunya penggabungan wilayah di sebelah barat yaitu antara Kabupaten Kulon Progo (Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat) dengan Kabupaten Adikarto (Kadipaten Pakualaman).

Atas dasar kesepakatan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII, maka oleh pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 18 tahun 1951 yang ditetapkan tanggal 12 Oktober 1951 dan diundangkan tanggal 15 Oktober 1951.

UU No. 18 tahun 1951 mengatur tentang perubahan UU No. 15 tahun 1950 untuk penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto dalam lingkungan DIY menjadi satu kabupaten dengan nama Kulon Progo.

Dengan begitu, Kabupaten Kulon Progo selanjutnya berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 1951 proses administrasi penggabungan telah selesai.

Pada tanggal 1 Januari 1952, administrasi pemerintahan baru mulai dilaksanakan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Kulon Progo berada di Wates.

Menilik sejarah pengukuhan penyatuan kedua wilayah sesuai undang-undang, maka secara yuridis formal hari jadi Kabupaten Kulon Progo jatuh pada 15 Oktober 1951.

Sumber:
karangwuluh-kulonprogo.desa.id 
kulonprogokab.go.id  
dpad.jogjaprov.go.id