Ditanya Soal Wacana Jokowi Jadi Ketum PDIP, Gibran: Pak Rudy yang Bisa Jawab

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan menjabat Ketua Umum (Ketum) PDIP untuk menggantikan Megawati Soekarnoputri yang telah menduduki posisi tersebut selama 24 tahun.

Salah satu yang mencetuskan usulan tersebut adalah Kakak Megawati, Guntur Soekarnoputra. Selain itu, Guntur juga menyarankan Megawati untuk menjadi Dewan Pembina PDIP setelah tak lagi menjabat sebagai ketum.

Mengenai wacana ini, putra sulung Jokowi sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, enggan memberikan tanggapan.

"Bukan ranah saya," kata Gibran, Selasa (3/10/2023), dikutip dari TribunSolo.com.

Gibran mengatakan, dia tidak memiliki wewenang perihal usulan ketua umum. Gibran menyebut, kader partai di level pemimpin yang lebih berhak mengomentari urusan tersebut.

"Yang berhak menjawab itu pimpinan, saya cuma kader biasa. Pak Rudy yang bisa menjawab, saya tidak ikut-ikut," ujar Gibran.

Tanggapan Ketua DPC PDIP Solo

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, mengaku bangga bila Jokowi menjadi salah satu kandidat Ketum PDIP.

"Setuju. Pokoknya, kader PDIP yang diusulkan (menjadi ketua umum) oleh siapa pun, berarti punya potensi," ucap FX Rudy, Senin (2/10/2023).

"Pak Jokowi diusulkan untuk menjadi Ketua PDIP kan? Ya, tidak masalah," sambungnya.

Meski demikian, FX Rudy menjelaskan, hal itu tetap bergantung keputusan Kongres PDIP.

"Itu kongres yang menentukan. Bukan saya, bukan Mas Guntur saja, namun kongres," tutur FX Rudy.

"Semua keputusan di kongres," imbuhnya.

Dia menilai, adanya usulan untuk menjadikan Jokowi sebagai salah satu kandidat Ketum PDIP adalah hal yang wajar, mengingat keberhasilan Jokowi dalam memimpin Indonesia.

"Mengelola 270 juta lebih (rakyat) saja merdeka, nyaman, kok. Kalau (mengelola) PDIP (dengan jumlah kader) 140 juta ya lebih nyaman, toh?" paparnya.

Terkait pelaksanaan kongres, FX Rudy menyampaikan bahwa kongres digelar setelah seluruh tahapan pemilu rampung. Untuk saat ini, dia menyebut PDIP masih fokus dengan persiapan Pemilu 2024.

"Kami belum bicara kongres, kami bicara menang pileg, pilpres satu putaran dulu. Kalau masalah Ketum, DPP, DPD, DPC, PAC, Ranting nanti setelah pilkada selesai," pungkasnya.