Ganjar Pranowo Soal Usulan Parpol Dapat Bantuan Rp 1 Triliun dari APBN: Masih Sama

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Bakal Calon Presiden dari Partai PDI Perjuangan (PDI-P) Ganjar Pranowo menjelaskan tentang usulan yang pernah dilontarkan terkait parpol mendapat bantuan Rp 1 trilliun setiap dari APBN.

Bakal Calon Presiden dari Partai PDI Perjuangan (PDI-P) Ganjar Pranowo hadir memenuhi undangan acara "3 Bacapres Bicara Gagasan" yang digelar atas kerja sama UGM dengan Narasi Mata Najwa di Grhra Sabha Pramana, Selasa (19/9/2023).

Presenter Najwa Sihab melontarkan pertanyaan tentang usulan Ganjar Pranowo pada tahun 2021 terkait parpol mendapat bantuan Rp 1 trilliun dari APBN.

Najwa Sihab bertanya apakah Ganjar Pranowo masih memiliki gagasan yang sama dengan hal tersebut.

Ganjar Pranowo menjawab jika gagasannya masih sama dengan yang dilontarkanya pada 2021 lalu.

"Masih, sebenarnya tidak itu Mbak. Lebih jauh lagi ketika saya masih di DPR RI," ujar
dalam acara "3 Bacapres Bicara Gagasan" yang digelar atas kerja sama UGM dengan Narasi Mata Najwa di Grhra Sabha Pramana

Ganjar menyampaikan tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak ada calon presiden yang tidak diusulkan oleh partai politik.

"Apa yang ingin saya ceritakan, pernah saya menjadi tim lobi, pernah saya menjadi ketua pansus, pernah saya menjadi anggota pansus ketika memyusun undang-undang Parpol dan Pemilu termasuk Pilpres," ucapnya.

Saat itu, lanjut Ganjar, sampai dengan pembahasan sumber pendanaan partai politik adalah badan usaha milik partai. Namun Ganjar mengungkapkan saat itu tidak ada yang setuju.

"Partai saat ini suaranya hanya dihargai sedikit sekali sehingga akumulasinya bergantung dari representasi seluruh jumlah yang ada. Apa yang terjadi? Duitnya sedikit," bebernya.

Ganjar menuturkan ada dua tim yang kemudian berangkat ke Amerika dan Jerman untuk membandingkan.

"Amerika saya kira lebih pada personal yang masuk, tapi sistem kepartaian di Eropa berbeda, Jerman berbeda. Maka kenapa banyak sekali yayasan yang ada di sana," urainya.

Menurut Ganjar, jika tidak ekstrim multi partai tetapi simple multi partai maka partai tidak terlalu banyak.

"Jika partai tidak terlalu banyak Rp 1 trilliun untuk  jalannya demokrasi tidak terlalu banyak. Tapi ada catatannya, karena ini duit negara maka pengelolaanya harus transparan dan akuntabel dan BPK turun untuk memeriksa itu," jelasnya.