Pemerintah DIY Jamin Tak Ada Titip Menitip Saat Rekrutmen Tenaga Honorer

Lalu bagaimana kondisi di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY Amin Purwani merespons dengan berkata, di Pemerintah DIY tidak menggunakan istilah tenaga honorer, tetapi tenaga di luar Pegawai Negeri Sipil (PNS) disebut dengan Tenaga Bantu (Naban).

Dalam proses perekrutan Naban, Amin menjamin dalam seleksi tidak mungkin untuk main mata dengan Pemerintah DIY. Pasalnya, dalam perekrutan Pemerintah DIY sudah menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

"Di Pemda DIY adanya Naban, yang rekrutmennya sudah by system, dari pendaftaran sudah online, tes sudah pake CAT seperti tes CPNS," ujar Amin saat dihubungi, Senin (18/9/2023).

Amin menjelaskan untuk pencegahan adanya titipan, Pemerintah DIY membuka rekrutmen secara sistematik sehingga tidak ada tatap muka.

"Pencegahannya, semua proses by system, tidak ada tatap muka. Juga status atau posisi Naban adalah mengisi formasi PNS yang kosong, jadi tidak bisa ada titipan-titipan untuk tambahan pegawai," jelas dia.

Amin menambahkan, dengan tes berbasis CAT, peserta bisa mengetahui hasil tes masing-masing. Nilai langsung direkap dalam aplikasi, sehingga hasilnya terintegrasi.

Selain menggunakan metode CAT, untuk pencegahan Pemerintah DIY juga tidak menyelenggarakan wawancara tatap muka.

"Tidak ada tatap muka, tidak ada tahap wawancara, substansi wawancara sudah ada juga di soal-soal matari lain bersamaan dengan tes CAT," jelasnya.

Untuk sekarang, sambung dia, rekrutmen Naban masih ditutup sejak 2022. "Rekrutmen Naban baru sudah tidak ada lagi sejak tahun 2022," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, sebagian besar tenaga honorer bagian administrasi yang berada di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagian besar tidak mempunyai keahlian khusus.

Selain itu, tenaga honorer administrasi tersebut juga kebanyakan berasal dari tim sukses atau keluarganya kepala daerah atau pejabat di dinas setempat.

“Ganti pilkada, ketemu pejabat baru, tim suksesnya masuk lagi, terus numpuk jumlah tenaga honorer yang tidak punya keahlian khusus,” kata Tito saat menyampaikan paparannya di kantor Kemendagri pusat, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Tito menyampaikan pernyataan itu di depan puluhan kepala daerah yang dikumpulkan dalam acara Penguatan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di kantor Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) pusat.