Marak Fenomena Numpang KK Saat PPDB Zonasi, Muhadjir: Pengawasannya Tidak Jalan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com-Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut fenomena menumpang Kartu Keluarga (KK) pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi disebut sebagai tindak kecurangan.

"Itu kan kecurangan, numpang KK bukan salah sistemnya, tapi pengawasannya tidak jalan," ujar Muhadjir saat ditemui di SMA Muhammadiyah 1 Kota Yogyakarta, Sabtu (22/7/2023).

Menurut Muhadjir, dengan diberlakukan sistem zonasi pemerintah daerah sudah bisa melakukan pemantauan 6 bulan sebelum PPDB dilakukan lantaran sudah jelas siapa yang masuk ke kelas 1 SMP.

"In take-nya jelas, bahwa untuk kelas 1 SMP adalah kelas 6, di zona itu yang harus diprioritaskan," ucap dia.

Menurut Muhadjir,dari jauh hari kebutuhan kursi untuk kelas 1 SMP sudah bisa dihitung karena berdasarkan jumlah anak kelas 6 di lokasi zonasi.

"Itu tidak harus satu bulan penerimaan baru dibuka, bahkan dari sekarang sudah bisa dimulai lho, ini kan anak tahun ajaran baru sudah dimulai berarti sudah ada anak kelas 6 SD yang tahun depan masuk kelas 1 SMP," kata dia.

Tidak kalah penting, menurut Muhadjir, adalah pemerintah daerah seharusnya memberikan pemahaman kepada orangtua siswa bahwa sekarang sudah tidak ada sekolah favorit.

"Sekarang sudah tidak ada sekolah favorit, semuanya favorit," tambahnya.

Mengingat, menurut dia, untuk melakukan pemetaan sekarang ini instrumennya sudah lengkap seperti data siswa bisa dilihat melalui data pokok pendidikan (dapodik), sedangkan data kependudukan sudah ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

"Sekarang tidak boleh tanpa peta, petanya sudah lengkap dari segi siswa ada di dapodik dari segi kependudukan ada Disdukcapil dan Dukcapil datanya sudah sempurna," kata dia.