ORI DI Yogyakarta Temukan Oknum Polisi dan ASN dalam Praktik "Numpang" KK Saat PPDB

Kepala ORI DIY, Budhi Masturi mengatakan tiap tahun pihaknya menerima laporan terkait PPDB, laporan tersebut berupa upaya-upaya orangtua calon siswa yang menurutnya tidak seharusnya dilakukan.

"Oleh karena itu di bulan Juni, awal Juni kemarin kami sudah mengumpulkan instansi-instansi vertikal plus di daerah yang punya keterkaitan dengan penyelenggaraan PPDB untuk menandatangani Pakta integritas," kata Budhi ditemui di kantor ORI DIY, Kamis (13/7/2023).

Selain membuat pakta integritas, ORI DIY juga membuat surat edaran yang berisi dukungan agar proses PPDB dilakukan dengan penuh integritas, bersih, dan bebas maladministrasi.

Dari surat edaran dan pakta integritas yang telah dibuat ORI DIY meminta penguatan dan komitmen dari seluruh pihak terutama instansi terkait penyelenggaraan PPDB, agar tidak terjadi kecurangan.

Sebelumnya ORI DIY telah menemukan adanya 10 anak dalam tiap KK. Namun setelah dikonfirmasi ke Disdukcapil setempat diketahui ada 11 orang yang numpang KK.

"Jadi satu KK ada yang 6, satu KK 5. Total 11 anak. Kemudian kita juga memperoleh KK asalnya, alamat asalnya, orangtuanya dan umumnya itu berada di luar ring zona sekolah," ungkapnya.

Menurut Budhi pada Kamis (13/7/2023) pagi hari ORI DIY melakukan pendalaman data kembali ke lokasi sekolah, dan diketahui adanya alamat yang berada pada lingkungan SMP di sekitar Kotabaru dan SMA Kotabaru Kota Yogyakarta.

"Nah kita cek ke lapangan terkonfirmasi alamat tersebut berada di dalam lingkungan SMP Negeri dihuni oleh pengelola Kantin Sekolah, 1 alamat 2 KK, yang satu KK orang tuanya yang menghuni kantin, yang satu KK anak dan menantunya," ucap dia.

"Nah orang tuanya tinggal di situ tapi yang menantunya tinggal di luar. Jadi KK itu hanya administrasi aja disitu, orangnya de facto tidak ada di lokasi itu, tempat tinggalnya agak jauh," lanjutnya.

Selain itu ORI DIY juga melakukan profiling pada data-data yang ditemukan, diketahui ada orangtua anggota kepolisian sebanyak 2 orang, orangtua bekerja di Dinas Perhubungan satu orang, ada yang profesi orangtuanya notaris satu orang, ada yang mantan guru SMP yang bersangkutan dan tata usaha (TU) 3 orang.

"Proses perpindahan mereka itu sebagian besar itu memang diinisiasi oleh salah satu orangtua yang anaknya sudah pernah bersekolah di situ," kata dia.